TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, menilai serakahnya koalisi pendukung Prabowo Subianto di Dewan Perwakilan Rakyat sudah seperti kartel, bukan lagi koalisi. (Baca: Yusril Sarankan Jokowi Atasi Krisis di DPR)
"Ini sudah seperti kartel yang menguasai kelembagaan DPR, dan ini sudah membahayakan," ujar Effendi ketika diskusi dengan tema "Politik Ribut DPR" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2014.
Effendi pun menegaskan koalisinya yang terdiri atas Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Hanura serius mengajukan mosi tidak percaya, sehingga mengajukan pimpinan DPR tandingan.
"Mosi tidak percaya kami untuk menghadang syahwat berkuasanya Koalisi Merah Putih," ujar Effendi.
Menurut dia, mosi tidak percaya tersebut diajukan lantaran pimpinan DPR sekarang yang dikuasai Koalisi Prabowo atau Koalisi Merah Putih mengabaikan beberapa aturan yang telah disepakati sebelumnya. Di antaranya, pada 16 Oktober lalu, rapat paripurna menyatakan bahwa yang dimaksud dengan komisi-komisi terdiri atas anggota fraksi sekurang-kurangnya 46-56 orang. (Baca: DPR Tidak Akui Paripurna DPR Tandingan)
Kemudian, dalam rapat paripurna pada 28 Oktober 2014, kata dia, pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto sangat jelas dan kasat mata mengabaikan dua surat masuk dari Fraksi PPP. Padahal kubu Romi--panggilan Romahurmuziy--dan kubu Suryadharma Ali sama-sama memasukkan permohonan pembagian kadernya di setiap komisi. "Yang dibacakan hanya dari pihak satunya (Suryadharma). Inilah yang menimbulkan kerancuan di rapat paripurna itu," ujar Effendi.
Karena Koalisi Prabowo hanya mengakui kubu Suryadharma sehingga disimpulkan dan disahkan bahwa pembentukan alat kelengkapan Dewan telah memenuhi persyaratan lantaran sudah melebihi lima fraksi. Yang terdiri atas Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PPP kubu Suryadharma, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Demokrat.
"Klaim-klaim seperti inilah yang kami anggap sebagai pemaksaan," ujar Effendi. Dia menegaskan sikap tersebutlah yang menjadi pemantik Koalisi Indonesia Hebat atau kubu Jokowi membentuk pimpinan DPR tandingan. (Baca: JK: DPR Tandingan Tidak Perlu Ada)
LINDA TRIANITA
Terpopuler
Fadli Zon Minta Penghina Prabowo Dipidanakan
Ibu Penghina Jokowi Ingin Sujud ke Kaki Fadli Zon
MA Tolak Lantik Pimpinan DPR Tandingan
Ini Pernyataan Mosi Tidak Percaya DPR Tandingan
Haji Lulung: Urusan dengan Ahok Belum Selesai
