TEMPO.CO, Yogyakarta - Seluruh pengurus Partai Persatuan Pembangunan se-Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sepakat mengabaikan instruksi Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP baru versi muktamar di Surabaya, yang meminta pengurus daerah tak menghadiri muktamar di Jakarta pada Kamis, 30 Oktober 2014.
“Kami seluruh pengurus DPC dan DPW DIY sudah sepakat hadir semua untuk memberikan suara pada calon ketua umum pengganti Suryadharma Ali di Jakarta,” kata Wakil Sekretaris PPP Kota Yogyakarta Fauzi Noor Afshochi, Rabu, 29 Oktober 2014.
Fauzi menuturkan, dalam undangan, Majelis Syariah PPP di Jakarta meminta pengurus daerah di kabupaten/kota dan provinsi mengirim minimal dua wakil yang terdiri atas ketua dan sekretaris. Jika PPP di daerah memiliki fraksi tersendiri dalam parlemen daerah, ketua fraksi wajib ikut hadir. “Jadi, total ada 15 orang berangkat dari DIY ke Jakarta,” kata Fauzi.
Adapun instruksi yang diedarkan Romahurmuziy ihwal imbauan untuk tak hadir dalam muktamar di Jakarta dinilai pengurus PPP Yogya sebagai instruksi sesat. Sebab, kata Fauzi, Romahurmuziy hanya mementingkan aspek politis agar tetap masuk dalam kabinet pemerintah Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Hebat. “Niat pertama kami datang ke muktamar Jakarta adalah mendukung islah antara kubu Suryadharma dan Romahurmuziy. Tapi jika ini diteruskan berkonflik, kami ambil jalan tengah,” katanya.
PPP Yogya mengaku menjadi salah satu tim lobi untuk mewujudkan islah dalam muktamar di Jakarta. Fauzi menuturkan PPP Yogya akan mempertahankan garis koalisi partai sesuai dengan kesepakatan bersama Koalisi Merah Putih.
“Skenario terburuk, jika akhirnya harus pindah koalisi, kami akan meminta sikap itu dikembalikan ke masing-masing DPW, mau tetap atau pindah, sesuai kesejarahan di daerah,” katanya.
Menurut dia, PPP di Kota Yogyakarta jelas sulit berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena adanya persoalan kultural sejak lama. Dalam berbagai kampanye, baik pemilu legislatif, kepala daerah, maupun pemilu presiden, massa kedua partai itu kerap bersitegang, bahkan bentrok.
Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gunungkidul Muhammad Aziz menyatakan bakal menghadiri muktamar di Jakarta. Namun, untuk memberikan suara dalam pemilihan ketua umum, pihaknya memilih menunggu dulu calon yang disodorkan. “Kami lihat dinamika di sana terlebih dahulu, kami pilih sesuai aspirasi saja,” katanya.
Anggota Fraksi PPP DPRD Yogyakarta, Hasan Widagdo, menuturkan pengurus daerah masih bingung atas munculnya surat penetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kepengurusan baru partai berlambang Ka'bah itu. “Kami belum tahu bagaimana nasib dari surat itu jika nanti hasil muktamar berbeda. Ini membingungkan,” katanya.
PRIBADI WICAKSONO
Baca juga:
Kiper Ini Pecahkan Rekor Dunia Ryan Giggs
Persebaya Kritis, Rahmad Darmawan Tetap Optimistis
Luis Suarez Salah Posisi, Barca Takluk dari Madrid
Kemenag Adakan Deradikalisasi Pendidikan Agama
