TEMPO.CO, Madiun - Dokter spesialis bedah, Bambang Suprapto, yang tersandung kasus malpraktek mengingatkan jaksa agar datang ke pengadilan tepat waktu. "Harus on time. Ini pelecehan. Masak, saya disuruh menunggu," ujar Bambang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Selasa, 14 Oktober 2014.
Lantaran jaksa datang terlambat, Bambang harus menunggu sidang dimulai sekitar satu jam. Sedianya, sidang dijadwalkan pukul 09.00. Namun tim jaksa baru hadir pukul 10.00. Sekitar 15 menit, kemudian sidang baru dimulai.
Sidang ini digelar karena Bambang hendak merevisi berkas peninjauan kembali dalam kasus dugaan malpraktek yang menjeratnya. Bambang mengajukan PK karena putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakannya bersalah dan melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dinilai cacat hukum.
Sebab, pasal yang digunakan untuk menjerat Bambang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 19 Juni 2007. Dalam putusan MA, Bambang dinyatakan menyalahi Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran karena tidak memiliki surat izin praktek. Selain itu, dia dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional. Di tingkat kasasi, MA memvonis Bambang dengan hukuman 1,5 tahun penjara.
Menanggapi kekesalan Bambang, seorang jaksa yang hadir dalam sidang permohonan PK, Bambang Setyo Hartono, mengatakan sidang sudah biasa dimulai terlambat. Sebab, dia dan rekannya harus menangani perkara lain di kantor. "Jaksa itu kerjanya tidak hanya di sini (persidangan). Yang berkepentingan dalam sidang PK ini adalah pemohon. Kami hanya menghadiri," ujarnya.
Sementara itu, ketua majelis hakim, Agus Pambudi, menyatakan agar pemohon PK menghargai kesibukan jaksa. Sebab, perkara yang ditangani ada banyak, sementara jumlah personelnya minim. "Ini merupakan masalah kecil, dan yang menentukan jadwal persidangan adalah majelis hakim," ujar Agus.
NOFIKA DIAN NUGROHO
Topik terhangat:
Mark Zuckerberg | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Sri Mulyani Calon Menteri, DPR: Rakyat Dikibuli
Tak Lagi Jubir KPK, Johan Budi Naik Pangkat
Zuckerberg ke Jokowi, Blusukan Itu Apa?
Foto Selfie dengan Warga, Zuckerberg Minta Syarat
