SBY dianggap tanduk pada korporasi raksasa dan multinasional, khususnya di bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Hingga tahun 1999, Kementerian Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan. Adapun pada Hak Guna Usaha perkebunan, pemerintah memberikan 13,5 juta hektar hanya untuk perkebunan sawit per 2013.
Pemerintahan SBY juga dinilai gagal melakukan transparansi dan akuntabilitas sektor sumberdaya alam dan ekstraktif. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan pernah menyatakan ada kerugian negara mencapai Rp 25,6 triliun di sektor minerba. Selain tata kelola yang buruk, Pemerintahan SBY meninggalkan pekerjaan rumah pemerintahan yang baru untuk menyelesaikan renegosiasi kontrak tambang migas.
FRANSISCO ROSARIANS
Topik terhangat:
Mayang Australia | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Sanksi SBY Buat Nurhayati
Jadi Tangan Kanan Prabowo, Aburizal Enggan Mundur
Disfungsi Ereksi, Pria Ini Masukkan Baja ke Penis
PAN: Pindah Kubu seperti Menceraikan Istri Teman