Trem Surabaya, Risma Libatkan Polisi hingga KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tri Rismaharini. TEMPO/Fully Syafi

    Tri Rismaharini. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan survei pengecekan jalur trem lama dilakukan pada pekan pertama Oktober 2014. Dalam proyek ini, Risma akan meminta bantuan kejaksaan, kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Mereka diundang untuk mengikuti proses pengadaan trem sejak awal agar tidak terjadi masalah," kata Risma setelah menerima kunjungan para duta besar dan diplomat asing di Balai Kota Surabaya, Sabtu, 27 September 2014. (Baca juga: Terima Dubes, Risma Kebanjiran Tawaran Kerja Sama)

    Proses pengadaan dan administrasi, kata Risma, dilakukan secara paralel bersamaan dengan survei. Selain penegak hukum, tim yang akan turun ke lapangan terdiri dari Pemerintah Kota Surabaya dan PT Kereta Api. Menurut Risma, banyak investor yang ingin terlibat dalam pengadaan angkutan massal cepat di Surabaya. "Tapi prosesnya mentok, syaratnya apa, terus mentok." (Baca: Jonan-Risma Bersepakat Soal Trem Surabaya)

    Karena itu, Risma kemudian mengambil keputusan untuk mempercepat realisasi trem. Ia menargetkan proyek ini selesai dalam lima tahun. Jika tidak, Surabaya akan mengalami kemacetan. (Baca: KAI Tak Bisa Bangun Jalur Trem di Surabaya)

    Trem Surabaya akan menghubungkan kawasan selatan dengan utara di perlintasan sepanjang 17 kilometer. Berdasarkan perhitungan sementara, biaya angkut per penumpang mencapai Rp 9.000-10.000. Namun pemerintah dan PT Kereta Api memberikan subsidi sehingga penumpang cukup membayar Rp 3.000-4.000.

    AGITA SUKMA LISTYANTI

    Berita Terpopuler
    UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini  
    Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
    Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Boleh Tetap Bekerja Saat DKI Jakarta Berstatus PSBB

    PSBB di Jakarta dilaksanakan selama empatbelas hari dan dapat diperpanjang. Meski demikian, ada juga beberapa bidang yang mendapat pengecualian.