Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alinasi mahasiswa pro demokrasi duduk disamping keranda saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, 16 September 2014.  Mereka menolak RUU Pilkada karena dianggap mengebiri kedaulatan rakyat dan menghapus hak konstitusional rakyat Indonesia. TEMPO/Asrul Firga Utama

    Alinasi mahasiswa pro demokrasi duduk disamping keranda saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, 16 September 2014. Mereka menolak RUU Pilkada karena dianggap mengebiri kedaulatan rakyat dan menghapus hak konstitusional rakyat Indonesia. TEMPO/Asrul Firga Utama

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar bakal digembosi oleh anggotanya dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Kamis mendatang. Jumlah yang menyeberang diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan analisis fraksi, yaitu sebanyak 14 orang.

    "Silent majority di Fraksi Golkar itu banyak," kata anggota Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara "Poros Muda Golkar" di Jakarta, Senin, 22 September 2014. Dia yakin sebagian besar anggota fraksi akan bersikap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. (Baca: PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY)

    Dia mengatakan Poros Muda mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Agus beralasan pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan merampas hak masyarakat. Menurut dia, rakyat seharusnya tetap diberikan ruang untuk menentukan arah kebijakan daerahnya. "Salah satunya melalui pemilihan kepala daerah," kata Agus.

    Menurut Agus, wajar saja fraksi sudah memetakan mana saja anggotanya yang berpotensi membelot. Namun dia mengingatkan bahwa Poros Muda juga memiliki peta sendiri mengenai anggota fraksi yang bakal mendukung pemilihan secara langsung. (Baca: Gerindra Optimistis RUU Pilkada oleh DPRD Lolos)

    Politikus Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya menunjukkan hegemoni elite partai untuk kepentingan mereka. Dia menilai ada berbagai keputusan partai yang diambil tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.

    Yorrys yakin jumlah anggota fraksi yang mendukung pemilihan melalui DPRD tidak akan lebih dari 50 orang. Jumlah anggota Fraksi Golkar di Dewan saat ini sebanyak 91 orang. "Yang berdiri mendukung tidak akan lebih dari separuh," kata Yorrys.


    WAYAN AGUS PURNOMO



    Baca juga:
    PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY 
    Istri AKBP Idha Endri Ditahan
    Gerindra Usung Taufik sebagai Pengganti Ahok 
    Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
    Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.