Mobil Pejabat Diusulkan Pakai Sistem Sewa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria melewati mobil baru menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Departemen Keuangan,  Jakarta,  (28/12).  Para menteri akan mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon. TEMPO/Subekti

    Seorang pria melewati mobil baru menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Departemen Keuangan, Jakarta, (28/12). Para menteri akan mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengusulkan agar mobil dinas pejabat tidak lagi dibeli. Pemerintah daerah diminta menggunakan mobil sewa. "Ide itu merupakan salah satu strategi untuk mengefisienkan anggaran belanja pemerintah," kata Eko di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 9 September 2014.

    Menurut Eko, anggaran untuk pembelian mobil dinas pejabat termasuk paling besar. Bahkan, dia merasa sedih karena pegawai negeri eselon IV di daerah memperoleh mobil dinas. "Pejabat di level tersebut sebenarnya tak perlu mobil dinas," ujarnya.

    Fakta yang ditemukan Eko di daerah itu merupakan salah satu faktor penyebab tingginya anggaran pembelian mobil dinas. Alih-alih menghemat anggaran, pejabat baru biasanya meminta membeli mobil dinas baru. "Kalau menggunakan mobil sewa lebih murah karena perlu tidak lagi menganggarkan biaya pembelian mobil baru yang sampai puluhan miliar."

    Eko mencontohkan langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Cilegon yang sudah menyewa mobil dinas ketimbang membeli mobil baru. "Cilegon bisa menghemat anggaran Rp 15 miliar dari penerapan strategi sewa mobil dinas," ucapnya.

    Menurut Eko, penggunaan mobil sewa juga perlu diusulkan untuk kebutuhan menteri. Saat ini menteri Kabinet Indonesia Bersatu II memakai mobil Toyota Royal Crown seharga Rp 1,3 miliar per unit.

    Saat ini jumlah menteri 34 orang, maka anggaran untuk mobil dinas Rp 44 miliar. Mobil itu dibeli pada 2009 untuk menggantikan mobil dinas sebelumnya, yakni Toyota Camry.

    RAYMUNDUS RIKANG

    Terpopuler:
    UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur
    Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
    Begini Peta Kekuatan Jokowi-Prabowo di DPR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.