TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menolak jika disebut partainya akan berperan sebagai oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Lebih tepatnya kami sebagai penyeimbang, tidak layak disebut oposisi," kata Nurul saat dihubungi, Sabtu, 6 September 2014. (Baca: Jero Tersangka, Jokowi Diminta Benahi Sektor Migas)
Baca Juga:
Nurul mengatakan bentuk penyeimbang partainya itu antara lain dengan membuat semacam kajian atas setiap kebijakan pemerintah Jokowi-JK. Nantinya, kata Nurul, Golkar memiliki semacam tim yang isinya profesional dan para ahli untuk menilai apakah program yang dicetuskan presiden ketujuh itu prorakyat atau justru malah merugikan rakyat. (Baca: Jegal Jokowi-JK, Kepala Daerah Dipilih DPR)
"Yang pasti kami lebih ke programnya saja. Kalau program prorakyat, ya, kami dukung," katanya. "Tapi, kalau tidak, kami kritisi dengan perbandingan kajian dari ahli kader kami."
Nurul mengklaim partainya tidak akan asal berkomentar dan mengkritisi setiap kebijakan Jokowi-JK. Nurul juga mengatakan Golkar beserta partai Koalisi Merah Putih tidak akan membuat kabinet bayangan ataupun tandingan. (Baca: Jokowi Fokus Kedaulatan Pangan dan Infrastruktur)
Di parlemen, kata Nurul, dia juga akan menyerahkan seluruhnya kepada pimpinan dan anggota DPR ketika dilantik nanti mengenai kebijakan Jokowi-JK di pemerintahan yang akan datang.
REZA ADITYA
Berita Terpopuler
8 Kontroversi Gubernur Riau yang Jadi Sorotan
SBY Tegur Tim Transisi Jokowi-JK
Demi Wartawan, Jokowi Stop Bus Rombongan Presiden
SBY: Saya dan Jokowi Tak Saling Menyalahkan
Anas: Saya Orang Kampung, Suka Tunai
