Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKB Minta Jokowi Perhatikan Pesantren dan Papua  

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding TEMPO/Subekti
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa 2014 mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Di antaranya berkaitan dengan keberadaan pesantren.

"Kami meminta agar pesantren mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan seusai Muktamar PKB di Surabaya, Senin, 1 September 2014.

Menurut Kadir, pesantren merupakan instrumen untuk melakukan perubahan mental dan akhlak yang sejalan dengan visi-misi Jokowi perihal revolusi mental. Selain itu, pesantren juga berperan membangun basis-basis Islam untuk mengatasi gerakan-gerakan ekstrem kanan, seperti ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham).

Rekomendasi lainnya, kata Kadir, berkaitan dengan keberadaan Papua. PKB berharap ada kementerian khusus Papua untuk memperhatikan kepentingan daerah itu secara serius. "Papua harus ada afirmasi khusus. Otonomi khusus bukan satu-satunya jawaban. Perlu ada perhatian pemerintah," ujar Kadir.

Menurut Kadir, menteri yang khusus bertugas mengurusi Papua tidak harus orang Papua, tapi siapa pun yang mempunyai kemampuan membangun dan menangani masalah di pulau itu.

Rekomendasi yang dihasilkan Muktamar PKB telah dikompilasikan dalam Green Book atau Buku Hijau yang diberikan kepada Jokowi saat hadir sebagai pembicara, Ahad, 31 Agustus 2014.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal pengembangan organisasi, DPP PKB menginstruksikan seluruh pengurus wilayah dan cabang untuk mempunyai situs Internet sebagai pusat informasi. Sebab, pengurus harus memiliki aktivitas yang bisa diketahui publik melalui media.

Menurut Kadir, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan tegas mengatakan akan mengevaluasi pengurus jika dalam tiga bulan tidak ada berita tentang kegiatan organisasi. "Ada sanksinya. Bisa ditegur, bisa juga diganti, sesuai prosedur."

AGITA SUKMA LISTYANTI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK
| Siapa Ketua DPR | Sengketa Pilpres | ISIS | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Tommy Soeharto: Jangan Sok Pintar Soal Subsidi BBM

Pilot Garuda Indonesia Meninggal di Pesawat

Kim Kardashian Berhenti Syuting Reality Show

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ganjar Anggap Jokowi Mentornya: Dicap Plonga-Plongo, tapi Tak Berhenti Majukan Negeri

38 menit lalu

Bakal capres Ganjar Pranowo menghadiri acara Deklarasi Relawan Gapura Nusantara di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Sabtu, 10 Juni 2023. TEMPO/Ima Din Shafira
Ganjar Anggap Jokowi Mentornya: Dicap Plonga-Plongo, tapi Tak Berhenti Majukan Negeri

Ganjar Pranowo menganggap Presiden Jokowi sebagai mentornya dalam menjalankan kerja-kerja pemerintahan.


Denny Indrayana Mau Makzulkan Jokowi, Begini Mekanisme Pemakzulan Menurut UU

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo sebelum menuju ke  Singapura dan Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 7 Juni 2023. Kunjungan Presiden ke Singapura dan Malaysia untuk membicarakan hubungan bilateral dan investasi kedua negara. TEMPO/Subekti.
Denny Indrayana Mau Makzulkan Jokowi, Begini Mekanisme Pemakzulan Menurut UU

Denny Indrayana ingin lakukan pemakzulan ke Jokowi. Berikut mekanisme pemakzulan dalam UU.


Mengenal Arti Pemakzulan yang Disebut Denny Indrayana untuk Presiden Jokowi

4 jam lalu

Denny Indrayana. Twitter
Mengenal Arti Pemakzulan yang Disebut Denny Indrayana untuk Presiden Jokowi

Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka yang menyarankan agar DPR menggunakan hak angket untuk proses pemakzulan kepada Jokowi.


Kuartal I -2023, Bahlil Sebut Singapura jadi Negara Investor Nomor Satu di Indonesia

13 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kuartal I -2023, Bahlil Sebut Singapura jadi Negara Investor Nomor Satu di Indonesia

Bahlil Lahadalia membeberkan negara mana saja yang masuk untuk berinvestasi di Indonesia pada kuartal satu 2023. Singapura berada di urutan teratas.


Ganjar Pranowo Pastikan Lanjutkan IKN Bila Terpilih jadi Presiden: Ada PR yang Musti Kita Tuntaskan

14 jam lalu

Capres PDIP Ganjar Pranowo pulang satu mobil dengan Presiden Jokowi seusai deklarasi Capres PDIP oleh Ketum PDIP Megawati di Istana Batu Tulis. (21/4/2023). Foto/Agus Suprapto/Fotografer Istana
Ganjar Pranowo Pastikan Lanjutkan IKN Bila Terpilih jadi Presiden: Ada PR yang Musti Kita Tuntaskan

Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menyinggung soal ibu kota negara (IKN) Nusantara usai mendapat dukungan resmi dari Partai Perindo tadi siang.


Jokowi Tak Bakal Segera Terbitkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

14 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan ketetangan saat pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. Dalam keteranganya Mahfud membentuk tim ini sampai 31 Desember untuk melakukan riset seperti dugaan korupsi di lingkungan peradilan, masalah konflik agraria, hingga mafia hukum, anggota tim Najwa Shihab juga menegaskan akan tetap bekerja secara independen karena mayoritas diisi oleh kalangan masyarakat sipil. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Tak Bakal Segera Terbitkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahfud Md mengatakan Kepres masa jabatan pimpinan KPK jadi lima tahun belum akan diterbitkan Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

Menteri Luhut Pandjaitan blak-blakan menjelaskan alasan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN.


Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

Terkini: Korban penipuan pembelian iPhone buka suara, Menteri Sri Mulyani blokir ratusan perusahaan yang tidak patuh PNBP.


Target Investasi Rp 1.400 Triliun, Bahlil: Realisasi Kuartal Pertama 2023 Mencapai Rp 328,9 Triliun

19 jam lalu

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Target Investasi Rp 1.400 Triliun, Bahlil: Realisasi Kuartal Pertama 2023 Mencapai Rp 328,9 Triliun

Target investasi 2023 senilai Rp 1.400 triliun. Menteri Bahlil mengatakan realisasi di kuartal pertama 2023 sebesar Rp 328,9 triliun.


Soal Ekspor Pasir Laut, Ekonom Indef: Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup, dan Rentan Konflik

20 jam lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Soal Ekspor Pasir Laut, Ekonom Indef: Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup, dan Rentan Konflik

Fadhil Hasan yang saat itu menjadi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan ekspor pasir laut banyak mudarat.