Rp 3 Miliar untuk Mobil Dinas Pimpinan DPRD Malang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Toyota All New Camry yang diluncurkan di Jakarta, Rabu, 4 April 2012. Toyota kini menawarkan Camry dengan mesin Hybrid berkapasitas 2.5 liter. (Raju Febrian/TEMPO)

    Toyota All New Camry yang diluncurkan di Jakarta, Rabu, 4 April 2012. Toyota kini menawarkan Camry dengan mesin Hybrid berkapasitas 2.5 liter. (Raju Febrian/TEMPO)

    TEMPO.COMalang - Pemerintah Kota Malang menyediakan mobil dinas baru untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Ada empat unit mobil dinas jenis Toyota Camry yang disediakan bagi pimpinan Dewan senilai Rp 3 miliar. Mobil tersebut akan diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Malang dan tiga orang Wakil Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang akan dilantik pada 24 Agustus besok.

    "Keempat mobil siap digunakan," kata Sekretaris DPRD Kota Malang Abdul Malik, Sabtu, 23 Agustus 2014. Selain para pemimpin DPRD, kendaraan dinas baru akan diserahkan kepada ketua komisi dan fraksi di DPRD Kota Malang. Total sebanyak delapan unit mobil seharga Rp 2,6 miliar disiapkan.

    Mobil dinas baru tersebut disediakan karena kendaraan yang lama telah memasuki masa pergantian. Umur kendaraan, katanya, sudah mencapai lima tahun dan waktunya diganti. Anggaran pengadaan mobil dinas telah diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. Mobil dinas yang lama ditarik ke bagian aset.

    Malang Corruption Watch (MCW) menilai pembelian mobil baru ini sebagai pemborosan anggaran. Menurut MWC, kendaraan berumur lima tahun masih dalam kondisi bagus dan layak sehingga tak perlu diadakan pembelian mobil baru. "Anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih bisa digunakan untuk program lain yang menyentuh kepentingan publik," kata Wakil Koordinator Eksternal MCW Hayik Ali.

    Lagipula, Hayik melanjutkan, pembelian mobil dinas untuk fraksi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Aturan itu menyebutkan yang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas hanya pimpinan DPRD. Ketua fraksi dan anggota Dewan tak berhak atas fasilitas mobil dinas.

    EKO WIDIANTO

    Topik terhangat:

    ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

    Berita terpopuler lainnya:
    Kurikulum 2013 Cetak Calon Psikopat
    Kenapa Jokowi Minta Paspampres Tak Kaku?
    Jokowi Disarankan 'Pegang' SBY ketimbang Ical
    Seusai Putusan MK, Prabowo Curhat di Facebook
    Prabowo Terus Menggugat, Siapa Paling Diuntungkan?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.