TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya Agung Laksono berubah sikap soal waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar.
Sebelumnya, Agung, seperti juga para penentang Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie, ngotot Munas harus dilaksanakan Oktober 2014. Alasannya, ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar menyebutkan Munas dihelat lima tahun sekali.
Munas sebelumnya digelar pada Oktober 2009 di Pekanbaru. Dengan demikian, Munas Golkar berikutnya harus dilaksanakan Oktober 2014.
Para penentang Aburizal bahkan mengancam akan membentuk panitia Munas jika DPP Partai Golkar tidak segera membentuknya.
Salah seorang petinggi partai beringin yang juga koordiantor Keluarga Besar Eksponen Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, mengatakan kubunya memberi waktu pada DPP hingga 30 Agustus mendatang.
Namun, setelah bertemu empat mata dengan Ical--sapaan akrab Aburizal, Agung justru menyerahkan keputusannya kepada DPP Golkar soal waktu penyelenggaraan Munas.
Agung membenarkan telah bertemu dengan Ical pada Sabtu siang, 16 Agustus 2014. Namun Agung menolak menyebut tempatnya.
"Iya, membicarakan tentang Musyawarah Nasional Golkar," kata Agung kepada Tempo setelah menghadiri upacara Hari Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus 2014.
Dalam pertemuan itu, kata Agung, dia semula menginginkan Munas tetap dilaksanakan sesuai AD/ART, yakni lima tahun sekali, yakni Oktober 2014. Namun akhirnya Agung menyerahkannya kepada DPP Partai Golkar, apakah pelaksanaan Munas tahun ini atau tahun depan. Kendati demikian, Agung akan tetap maju dalam Munas untuk meraih kursi ketua umum menggantikan Ical.
Ihwal koalisi, Agung mengatakan Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih. Alasannya, sampai saat ini Ketua Umum Golkar masih dipegang Aburizal Bakrie. "Tapi tak menutup kemungkinan setelah ketua umumnya ganti dukungan akan berubah," ujarnya.
Sebelumnya, Agung menuturkan, bila terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, partainya akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Golkar akan saya bawa ke sana (mendukung Jokowi-JK)," kata Agung ketika ditemui sebelum pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014.
Menurut Agung, meski mendukung pemerintahan Jokowi-JK, Golkar akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak prorakyat. Agung menyebut bentuk dukungan itu dengan istilah suportif loyal kristis.
SUNDARI