TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mendukung rencana tim transisi presiden terpilih Joko Widodo menggabungkan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut dia, jika memang dilakukan demi efisiensi, langkah tersebut perlu didukung.
Suswono mengatakan hal yang terpenting adalah fungsi kementerian tetap berjalan dengan baik. "Sepanjang fungsinya berjalan dengan baik, saya mendukung secara positif," kata Suswono setelah menghadiri konferensi pers di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.
Menurut Suswono, sebenarnya kedua kementerian itu memang dahulu tergabung di Kementerian Pertanian. Pemisahan dilakukan karena pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah menyadari adanya potensi kelautan yang besar. (baca:Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian)
Walapun mendukung penggabungan dua kementerian, Suswono berpendapat sebenarnya sektor kelautan membutuhkan perhatian khusus. Namun, secara umum, dia melihat kebijakan memisah atau mengabungkan kementerian tergantung pada orientasi pemerintah yang baru. Menurut dia, kalaupun ada beberapa kali tumpang tindih kebijakan, itu hanya karena faktor koordinasi. "Tapi kalaupun jadi digabung dan ada koordinasi baik, saya kira tak akan terjadi gesekan."
Adapun Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi memilih tak berkomentar banyak ketika ditemui di tempat yang sama. Alasannya, dia hanya penerus yang masa jabatannya akan segera berakhir. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu mengaku hanya memikirkan cara bekerja dengan baik di kementeriannya hingga Oktober. "Habis Oktober, wewenang menteri yang baru," katanya singkat.
Sebelumnya, Tim Transisi Joko Widodo-JK menawarkan perampingan kementerian, dari 34 menjadi 27 kementerian, dalam pemerintahan Jokowi-Kalla kelak. Wakil Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan perampingan tersebut bisa menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 3,8 triliun. (Baca:Alasan Jokowi Pilih Dewan Penasehat Transisi )
Dalam opsi perampingan tersebut, ada beberapa kementerian yang dilebur, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Lalu Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan digabung menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Dalam opsi ini, kata Andi, ada tiga kementerian yang mutlak ada, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. (Baca:PDIP Belum Sepakati Larangan Ketum Jadi Menteri)
FAIZ NASHRILLAH
Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
