TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, berharap menteri yang ikut dalam kabinetnya harus melepas jabatannya di partai politik. "Ini masih digodok, tapi kalau saya ingin agar yang jadi menteri lepas dari partai politik," ujar Jokowi di rumah transisi, Menteng, Sabtu, 9 Agustus 2014. (Baca: Golkar Bisa di Luar Pemerintahan, Begini Caranya)
Salah satu Ketua Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan kebijakan tersebut diambil karena Jokowi melihat pekerjaan yang harus dihadapi pemerintahan baru ini. Menurut Hasto, mengelola partai sama seperti mengelola negara, sama dengan menjadi menteri. "Ke depannya adalah kerja gerak cepat, Jokowi tak ingin ada kepentingan lain, selain kepentingan rakyat," ujar dia. (Baca: J. Kristiadi: Tim Transisi Jokowi Harus Diawasi)
Hasto mencontohkan untuk masalah pangan, Jokowi tak ingin dikelilingi kepentingan. Misalnya, untuk mencegah mafia pangan, apabila ada kepentingan akan susah untuk memutus mata rantainya. "Saya pikir ini juga jadi harapan publik," ujar Hasto. (Baca: Hendropriyono Jadi Penasihat Tim Transisi Jokowi)
Jokowi membentuk Tim Transisi yang berkantor di Jalan Situbondo 10, Menteng. Tupoksi tim yaitu membahas teknis dan menjabarkan implementasi dari visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tim diisi oleh pelbagai latar belakang. (Baca: SBY Tolak Bahas Tim Transisi Jokowi, Ini Alasannya)
Kepala Staf dipegang Rini M. Soemarno, mantan Menteri Perdagangan era Megawati Soekarnoputri. Lalu ada akademikus, Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, lalu Andi Widjajanto, akademikus dari Universitas Indonesia. Terakhir ada dua politikus: Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Akbar Faisal, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat.
TIKA PRIMANDARI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Saksi Prabowo Bikin Hakim MK Geleng Kepala
