Muladi: Bila Pemeriksaan Dianggap Cukup, Akbar Bisa Dibebaskan

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta:Penangguhan penahanan Akbar Tandjung, menurut bekas Menteri Kehakiman Muladi, dapat dikabulkan oleh pengadilan jika proses pemeriksaan sudah dianggap cukup. Penahanan Akbar di Kejaksaan Agung (Kejagung) semata-mata untuk memudahkan pemeriksaan. Jika pemeriksaan dianggap cukup dan tidak ada persoalaan yang berkaitan dengan penghilangan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan, maka Ketua DPR itu tidak perlu ditahan lagi. Hal itu dikatakan mantan Menteri Kehakiman Muladi kepada pers di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa(26/3). Menurutnya perkara yang menyangkut Akbar Tanjung adalah persoalan hukum dan politik. Dalam hal ini hakim akan mendapat tekanan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Akbar ditahan. Namun, kata Muladi, majelis hakim harus tetap berbuat yang terbaik dan tak perlu takut pada tekanan masyarakat. Majelis hakim juga harus tetap professional dan independen. “Yang penting tidak menyalahi perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku,” papar Muladi. Kasus penyalahgunaan dana non bujeter Bulog tersebut, lanjut dia, harus diselesaikan secepat mungkin. Muladi khawatir pengungkapan kasus ini akan berlarut-larut sehingga memunculkan isu-isu politik baru. Untuk itu, kata Muladi, majelis hakim harus tetap memiliki independensi meskipun ada pihak-pihak yang berniat mengontrol peradilan tersebut. “Jangan sampai hakim merasa tertekan,” ucap Muladi. Menurutnya untuk membuktikan perkara koprupsi sangat sulit dan kompleks. Prinsip-prinsip hukum harus tetap ditegakkan dan berhati-hati terhadap tekanan dari masyarakat. (Hilman Hilmansyah–Tempo NewsRoom)





Super Air Jet Buka Rute Baru Penerbangan Surabaya - Kupang Mulai 14 Oktober

9 menit lalu

Super Air Jet Buka Rute Baru Penerbangan Surabaya - Kupang Mulai 14 Oktober

Frekuensi penerbangan Super Air Jet rute Surabaya - Kupang dilakukan satu kali setiap hari atau tujuh kali dalam sepekan.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

11 menit lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

KPK ingin membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka hasil penyelidikan kepada publik.


Begini 4 Cara Mencegah Risiko Kanker Pankreas

11 menit lalu

Begini 4 Cara Mencegah Risiko Kanker Pankreas

Bagaimana cara mencegah terkena kanker pankreas? Simak tips singkat berikut.


Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik Mulai DIbahas Bapemperda DPRD DKI Jakarta

1 jam lalu

Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik Mulai DIbahas Bapemperda DPRD DKI Jakarta

Anggota DPRD setuju sistem pull and push strategi yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

1 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Forum Advokat Indonesia meminta Dewas KPK memeriksa Firli Bahuri terkait upayanya mengkriminalisasi Anies Baswedan.


Top 3 Tekno Berita Kemarin: BMKG, Gas Air Mata dan Nord Stream

2 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: BMKG, Gas Air Mata dan Nord Stream

Top 3 Tekno Berita Kemarin, Senin 3 Oktober 2022, terdiri dari, yang pertama, artikel berisi informasi prakiraan cuaca BMKG.


Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

2 jam lalu

Partai NasDem Tawarkan Anies Baswedan ke Calon Koalisi, Surya Paloh: Calon Kami Ganteng Apa Kagak?

Surya Paloh menyatakan akan menawarkan Anies Baswedan ke calon mitra koalisinya, PKS dan Partai Demokrat.


Kata Dokter Soal Polemik BPA Bisa Sebabkan Kanker

3 jam lalu

Kata Dokter Soal Polemik BPA Bisa Sebabkan Kanker

Belakangan ini muncul polemik seputar Bisfenol A (BPA) yang menyebabkan masalah kesehatan, seperti kanker. Simak penjelasan dokter.


Anggaran Pangan Bersubsidi DKI Naik Rp 1,1 Triliun, Imbas Perang Rusia-Ukraina dan Kenaikan Harga BBM

3 jam lalu

Anggaran Pangan Bersubsidi DKI Naik Rp 1,1 Triliun, Imbas Perang Rusia-Ukraina dan Kenaikan Harga BBM

Pangan bersubsidi diberikan untuk 1.000.196 warga Jakarta pemegang KJP, Kartu Lansia Jakarta. disabilitas, guru honorer, buruh, hingga penghuni rusun.


Taman Baca Diharapkan Bisa Bantu Tingkatkan Literasi Anak

3 jam lalu

Taman Baca Diharapkan Bisa Bantu Tingkatkan Literasi Anak

Budaya literasi masyarakat Indonesia terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Taman bacaan diharapkan bisa membantu meningkatkannya.