Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Permintaan Menteri Kehutanan ke Presiden Baru  

image-gnews
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan penyidik di gedung KPK, Jakarta, 24 Juni 2014.  Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yohan Yap selaku pihak pemberi suap dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan rekomendasi izin tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan penyidik di gedung KPK, Jakarta, 24 Juni 2014. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yohan Yap selaku pihak pemberi suap dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan rekomendasi izin tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan punya empat harapan yang ingin dia sampaikan kepada pemerintah selanjutnya. Keempat harapan itu menyangkut Peraturan Kementerian Kehutanan dan program pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum rampung.

Zulkifli berharap pemerintah baru dapat menolak banyaknya permintaan hak pengusahaan hutan (HPH). "Selama lima tahun ini, saya belum pernah memberikan HPH bagi yang baru mengajukan. Pengusaha memperoleh HPH dari pemerintahan sebelum saya," ujar Zulkifli saat ditemui Tempo di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin, 28 Juli 2014. Pemerintah baru, kata dia, mesti melanjutkan perjuangan penolakan komersialisasi tersebut. (Baca: Menteri Kehutanan Penuhi Panggilan KPK)

Politikus Partai Amanat Nasional ini juga meminta ada moratorium atau penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang diupayakan sejak 2010. Menurut Zulkifli, moratorium itu berlaku bagi penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. "Berani enggak pemerintahan selanjutnya meneruskan?" katanya.

Zulkifli mengklaim pemerintah berhasil menekan laju deforestasi. Selama 1996-2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare per tahun. Sedangkan saat ini laju deforestasi hanya 15 persen atau 450.000 hektare per tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang terakhir, Zulkifli melanjutkan, ialah penyelesaian tata ruang kehutanan di Indonesia. Tiga daerah yang belum terselesaikan tata ruangnya yakni Riau, Papua Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah selanjutnya mesti melakukan upaya tata ruang serupa untuk bagian Indonesia yang lain. Menurut Zulkifli, dalam dua bulan terakhir, Kementerian Kehutanan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan internal, seperti sarana dan prasarana kantor, serta pekerjaan rumah lain. "Sehingga kami bisa menyambut kabinet baru dengan karpet merah."

PERSIANA GALIH

Terpopuler
Jokowi Jatuh Cinta pada Iriana Karena `Ndeso`
Massa Dolly-Polisi Bentrok, 10 Orang Ditangkap
Cetak Gol Spektakuler, Ini Kata Pjanic
Begini Jokowi dan Iriana Kencan di Waktu Luang
  

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harga Pangan Diklaim Normal, Zulhas: Kalau Terlalu Murah Petaninya Bangkrut

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan  memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Harga Pangan Diklaim Normal, Zulhas: Kalau Terlalu Murah Petaninya Bangkrut

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim sejumlah harga pangan telah berangsur normal. Yang mahal tinggal gula pasir.


Mendag Zulkifli Hasan Tepis Larangan Warung Madura Buka 24 Jam

7 jam lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Mendag Zulkifli Hasan Tepis Larangan Warung Madura Buka 24 Jam

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis isu pelarangan operasional warung madura selama 24 jam.


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

1 hari lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.


Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melantik 3 pejabat eselon I dan 3 pejabat eselon II di Kementerian Perdagangan pada Jumat, 26 April 2024 kemarin. Doc. Istimewa/ Humas Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

3 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

4 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

Zulhas menyebut pabrik itu memproduksi sebanyak 3.608.263 batang baja seberat 27.078 ton.