TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang Paripurna DPR yang dilakukan hingga Selasa (15/3) malam diwarnai penolakan sejumlah fraksi terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Fraksi yang menolak adalah PDIP, PKB, PKS, PAN dan PDS. Adapun dua fraksi yang menyatakan menerima Partai Demokrat dan Bintang Pelopor Demokrasi (BPD). Adapun fraksi PPP dan Golkar cenderung menerima kebijakan pemerintah. Tjahjo Kumolo yang menjadi Ketua Fraksi PDIP menyatakan kebijakan pemerintah itu memberikan dampak semakin miskinnya masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena meningkatnya pengeluaran rakyat kecil dari kenaikan harga BBM. "Rakyat miskin akan semakin miskin, dan yang setengah miskin menjadi semakin miskin," katanya dalam pernyataan fraksinya. Dalam paparannya Tjahyo menyebutkan fakta empirik di lapangan membuktikan bahwa kenaikan BBM antara 22,2%-47% mengakibatkan kenaikan harga 20-30%. "Sehingga yang merasakan dampak kenaikan dari BBM adalah rakyat kecil," ujarnya.Juru bicara PKS, Zulkifli Mansyah, menyatakan seharusnya pemerintah mencari alternatif-alternatif lain menghadapi kenaikan harga BBM di pasaran dunia. Menurut PKS, dampak sosialekonomi yang ditanggung masyarakat setelah kebijakan diambil lebih besar negatifnya dibandingkan dampak positif yang diharapkan pemerintah. "Dana kompensasi belum dapat dinikmati karena masih dalam pembahasan dengan DPR, sementara masyarakat miskin telah merasakan imbas dari kenaikan harga," katanya. Sementara Fraksi Golkar dalam paparannya menyatakan kebijakan BBM sebagai bentuk konsekuensilogis dari kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Namun Golkar menyoroti perlunya pengendalian dari dampak buruk kebijakan kenaikan harga. Fraksi Golkar mengusulkan pembahasan kenaikan harga BBM diserahkan ke Panitia Anggaran untuk dibahas lebih lanjut dan pemerintah perlu segera melaksanakan pembahasan APBN perubahan sehingga dana kompensasi dapat segera turun. Rapat paripurna ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB yang dihadiri 489 anggota DPR. Sampai pukul 21.00 WIB rapat belum sepakat apakah DPR akan mengeluarkan sikap politik atau tidak. Untuk memecah kebuntuan, pimpinan DPR menskor sidang dan melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi. Yuliawati-Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
2 hari lalu
Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.