Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Disebut Saksi Kunci Kasus Century  

image-gnews
Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (kiri). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (kiri). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Luhut Pangaribuan, pengacara bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, menyebut Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani sebagai saksi kunci dalam kasus Century. Menurut dia, kehadiran bekas Menteri Keuangan ini dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat, 2 Mei 2014 ini, adalah penting dan perlu didengar untuk menjernihkan masalah terkait proses pengambilan keputusan bailout Bank Century.

"Faktanya, Sri yang ketika itu juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan telah menyetujui pandangan Bank Indonesia yang menilai Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik," ujar Luhut melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 2 Mei 2014. "Diharapkan dapat menjelaskan apa manfaatnya setelah mereka menetapkan bahwa Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," kata Luhut. (Baca pula: Pengacara Budi Mulya Minta Sri Mulyani Jujur).

Artinya, menurut dia, Sri Mulyani lah yang menyetujui usulan Bank Indonesia yang menyatakan Century berdampak sistemik. Persetujuan itu saat digelar rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK, Boediono selaku anggota, dan Sri Mulyani sebagai ketuanya. "Dijelaskan saja pertimbangannya (menyetujui penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik)," ujar Luhut.

Sri Mulyani menjadi saksi dalam sidang kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Century. Kebijakan FPJP disebut merugikan keuangan negara Rp 689,39 miliar. Sedangkan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan negara Rp 6,76 triliun. (Baca pula: Boediono Bersaksi di Sidang Century Awal Mei Nanti).

Adapun Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai Sri Mulyani harus memberikan sejumlah klarifikasi terkait pemberian bailout atau dana talangan untuk Bank Century. Menurutnya, hal signifikan yang harus diperjelas adalah soal krisis ekonomi yang disebut sedang terjadi saat itu. "Dia (Sri Mulyani) harus menjelaskan krisis ekonomi saat bailout itu diberikan," kata dia saat dihubungi, Jumat, 2 Mei 2014.

Zainal mengatakan status krisis ekonomi yang mengancam Indonesia saat itu harus diperjelas secara mendalam. Soalnya, kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah akhirnya memberikan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Kondisi krisis itu juga yang akhirnya membuat otoritas perbankan di Indonesia ketika itu menjadikan bank itu sebagai bank berdampak sistemik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Sri Mulyani harus bisa menyampaikan bukti bahwa Indonesia sedang terancam krisis saat bailout diberikan. Jika benar, kata dia, tindakan yang diambil pemerintah ketika itu bisa disebut tepat karena menghindarkan negara dari krisis. Dia pun menyebut langkah pemerintah adalah diskresi. "Karena diskresi itu memang tindakan khusus yang diambil dalam keadaan mendesak sehingga harus melanggar peraturan demi kepentingan umum," ujar dia. Hanya saja, kata Zainal, hal itu juga harus dikaji secara tuntas oleh para ahli perbankan.

Namun, jika Sri Mulyani tidak bisa membuktikan hal itu dalam persidangan, Zainal menyatakan patut dicurigai ada tujuan tertentu ketika kebijakan itu diambil. Dia mengatakan bailout itu berpotensi menabrak sejumlah aturan kalau ternyata Indonesia sebenarnya tidak terancam oleh krisis ekonomi yang terjadi saat itu. "Dan itu yang harus dibuktikan oleh pengadilan," katanya.

LINDA TRIANITA, RIKY FERDIANTO, dan DIMAS SIREGAR

Berita lain:
Buruh Perusahaan Prabowo Tagih Tunggakan 4 Bulan Gaji
Dosa Hary Tanoesoedibjo pada Hanura
5 Kebiasaan yang Menyebabkan Perut Buncit
Sri Mulyani Tegur Boediono Soal Century
NasDem: Jokowi itu Produk Lokal
Terungkap, Moyes Kecewa Berat pada Bintang MU Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada 27 April 2024. Instagram
Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.


Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.


Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.


Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.