Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pro Jokowi Desak SBY Usut Kasus Wiji Thukul  

Editor

Sugiharto

image-gnews
Cover Majalah Wiji Thukul
Cover Majalah Wiji Thukul
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hukum Kader dan Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pro Jokowi (Projo), Sunggul Hamonangan Sirait, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera membentuk tim independen penculikan aktivis prodemokrasi pada 1997-1998.

“Pansus DPR merekomendasikan membentuk Peradilan HAM Ad Hoc untuk pelaku penculikan,” katanya melalui surat elektronik, Sabtu, 19 April 2014. Pemerintah juga diminta mengerahkan segala daya upaya untuk mencari 13 aktivis yang diculik kala itu.

Adapun Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan salah satu dari para aktivis tadi adalah penyair kerakyatan dari Solo, Wiji Thukul. Pencipta puisi perjuangan aktivis prodemokrasi berjudul Peringatan itu tak diketahui rimbanya hingga sekarang. “Pemerintah mesti membuat tim khusus untuk mengusut penghilangan Wiji Thukul,” katanya. (Baca: Prabowo Disentil Lewat Puisi Wiji Thukul)

Menurut politikus PDIP ini, tak ada yang bertanggung jawab atas sejarah gelap penculikan aktivis. Hanya pelaku lapangan yang diadili, namun penanggung jawab komando belum tersentuh. Itu sebabnya, calon presiden yang akan berlaga dalam pemilihan nanti harus tak memiliki dosa pelanggaran hak asasi manusia agar kasus-kasus penghilangan orang bisa diungkap. "Presiden selanjutnya harus bukan pelanggar HAM masa lalu," ujarnya.

Sunggul menjelaskan, berdasarkan rekomendasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat pada 30 September 2009 pemerintah juga harus merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban penculikan. Presiden Yudhoyono pun mesti meratifikasi Konvensi HAM PBB tentang perlindungan orang dari penghilangan paksa. (Baca juga: Jokowi-Kalla Dianggap Paling Pro terhadap Hak Asasi Manusia)

Bahkan, pada 2013, menurut Sunggul, Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana telah datang ke Den Haag, Belanda, untuk berkonsultasi mengenai pembentukan pengadilan HAM. “Pemerintah harusnya segera menindaklanjutinya,” ucap Sunggul.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SUNDARI, APRILIANI GITA FITRIA

Topik terhangat:

Pelecehan Siswa JIS | Pemilu 2014 | Jokowi | Prabowo

Berita terpopuler:
Dikonfirmasi Soal Nepotisme, Gubernur Ucapkan Kata Kotor
Kamis Putih, Paus Fransiskus Basuh Kaki Pria Muslim
Hotman Paris: Pengamanan JIS Setara Istana Presiden

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

9 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.


Sorotan terhadap Natalius Pigai: Tanggapan Soal Anggaran Rp20 Triliun hingga Tambahan Pegawai

4 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut beragendakan mengenai perkenalan dengan kementerian baru serta membahas permintaan usulan anggaran senilai Rp 20 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sorotan terhadap Natalius Pigai: Tanggapan Soal Anggaran Rp20 Triliun hingga Tambahan Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai, terus menjadi sorotan. Bermula sejak ia mengusulkan permintaan mendapat anggaran sebanyak Rp20 triliun


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

4 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.


Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Pegawai, Ini Respons Komisi XIII DPR

4 hari lalu

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat memimpin rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. . TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Pegawai, Ini Respons Komisi XIII DPR

Menteri HAM Natalius Pigai menuturkan tambahan pegawai harus dibarengi dengan penambahan anggaran.


Menteri HAM Minta Tambahan Pegawai dari 188 Menjadi 2.544 Orang, Butuh Rp 1,2 Triliun

5 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut beragendakan mengenai perkenalan dengan kementerian baru serta membahas permintaan usulan anggaran senilai Rp 20 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri HAM Minta Tambahan Pegawai dari 188 Menjadi 2.544 Orang, Butuh Rp 1,2 Triliun

Menteri HAM, Natalius Pigai, meminta tambahan pegawai di kementerian yang dipimpinnya dari 188 pegawai menjadi 2.544 pegawai


DPR Tagih Keseriusan Prabowo dalam Penegakan HAM

5 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
DPR Tagih Keseriusan Prabowo dalam Penegakan HAM

DPR akan tetap menagih keseriusan Prabowo dalam penegakan HAM


Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

7 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro usai menandatangani nota kesepahaman kedua lembaga tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 28 Oktober 2024. Dok: Puspen TNI
Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.


Beda Sikap terhadap Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun

10 hari lalu

Menteri HAM Natalius Pigai (kanan) dan Wakil Menteri HAM Mugiyanto (tengah) mengunjungi kantor baru mereka di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Beda Sikap terhadap Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun

Pengamat menilai upaya Kementerian HAM mengalokasikan dana Rp 20 triliun selaras dengan program Asta Cita Prabowo-Gibran.


Profil Mugiyanto: Pernah Bilang Prabowo Tak Pantas Maju Presiden, kini Jadi Wamen HAM

12 hari lalu

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Profil Mugiyanto: Pernah Bilang Prabowo Tak Pantas Maju Presiden, kini Jadi Wamen HAM

Pada Pilpres 2014, Mugiyanto pernah mengatakan Prabowo Subianto tak pantas maju sebagai calon presiden Indonesia.


Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

12 hari lalu

Suasana pelantikan Kabinet Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

Sejumlah menteri Presiden Prabowo terlibat dalam kontroversi yang mengundang perhatian publik.