TEMPO.CO , Bandung - Mahasiswa dan penerima beasiswa Bidik Misi diminta tidak khawatir jika terjadi pergantian pemerintahan. "Siapa pun presidennya, beasiswa itu akan berlanjut usai Pemilihan Umum 2014," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso.
Menurut Djoko, beasiswa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjelasan Djoko disampaikan pada pertemuan dengan 200 mahasiswa penerima Bidik Misi di Aula Barat Kampus ITB, Bandung, Ahad, 30 Maret 2014.
Djoko mengakui sejumlah orang menanyakan nasib beasiswa Bidik Misi setelah terpilihnya pemerintahan baru. Bidik Misi, kata dia, ditujukan bagi minimal 20 persen mahasiswa baru dari kalangan tidak mampu di perguruan tinggi negeri. (Baca: Mendikbud Minta Kampus Terima Siswa Miskin)
Sampai saat ini, sekitar 150 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa itu. Tiap mahasiswa setiap tahunnya mendapat dana Rp 6 juta untuk uang kuliah, dan Rp 6 juta untuk biaya hidup. "Di kampus lain seperti ITB, biaya kuliah dinolkan, uang Rp 12 juta itu untuk biaya hidup mahasiswa selama setahun," kata Djoko.
Pada Maret 2014, pemerintah mencairkan uang beasiswa tahap kedua periode 2013-2014. Sekarang, kata Djoko, masih ada sekitar 30 ribu mahasiswa miskin yang belum menerima, karena datanya terlambat dikirimkan rektor sejumlah kampus.
Beasiswa ini menjadi salah satu barang jualan Partai Demokrat saat berkampanye di Lapangan Tegalega, Bandung, Ahad, 30 Maret 2014. "Bidik Misi membuat orang miskin bisa kuliah," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie. Kampanye itu ikut diisi oleh pidato pendiri dan ketua majelis tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Beredar Surat SBY untuk Mahasiswa Bidikmisi)
ANWAR SISWADI
