Komisi VII: Dana Kompensasi BBM untuk Lingkungan Hidup

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi VII DPR yang membawahi persoalan lingkungan hidup meminta pemerintah agar mengalokasikan dana kompensasi pencabutan subsidi BBM untuk kepentingan lingkungan hidup. Pasalnya, lingkungan hidup merupakan faktor penderita langsung dari pemakaian BBM. "Lingkungan hidup kan yang secara langsung menderita dari penggunaan BBM seperti menyebabkan semakin tingginya tingkat polusi," kata Sony Keraf, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup di Gedung DPR RI, Rabu (2/2). Menurut Sony, hal itu merupakan kesepakatan dari seluruh anggota Komisi VII DPR. Komisi VII akan menghitung berapa persen dana pengalihan subsidi yang dibutuhkan. "Selanjutnya, Wakil dari Komisi VII akan mendesak pemerintah terutama Departemen Keuangan dalam rapat Panitia Anggaran membahas tentang alokasi subsidi BBM," tuturnya. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan pemberian alokasi subsidi BBM diprioritaskan untuk kepentingan rakyat miskin, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan. "Banyak masalah-masalah penting yang dihadapi kehidupan masyarakat, kenaikan alokasi kompensasi BBM sebaiknya untuk kepentingan rakyat miskin," kata Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, di DPR. Saat ini pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 12-Rp 20 triliun untuk membiayai program bagi masyarakat miskin. Program tersebut diantaranya program pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum yang merupakan program kompensasi dari pencabutan subsidi BBM. Kompensasi tersebut merupakan solusi yang diberikan pemerintah guna mengurangi beban akibat kenaikan harga BBM. Yuliawati