Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rektor UIN Jakarta Sebut Kenaikan UKT Sudah Pertimbangkan Asas Keadilan

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Kampus UIN Jakarta. Dok. UIN Jakarta
Kampus UIN Jakarta. Dok. UIN Jakarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengklaim penyesuaian tarif uang kuliah tunggal atau UKT pada tahun ini dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan untuk mahasiswa. Rektor UIN Jakarta, Asep Saepudin Jahar mengatakan hal itu sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menurut dia, peningkatan tarif UKT juga dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

“Penyesuaian UKT dilakukan dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan keterjangkauan pendidikan tinggi sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi sehingga para mahasiswa dan keluarga dari berbagai lapisan ekonomi bisa mengaksesnya," ujar rektor dalam keterangan resminya dilansir laman UIN Jakarta pada Rabu, 15 Mei 2024.

Sebagai informasi, dalam aturan yang tertuang pada pasal 88 UU Pendidikan Tinggi menyebutkan, penyesuaian biaya pendidikan tinggi dilakukan pemerintah (Kementerian terkait) melalui penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) yang dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.

SSBOPT ini lah yang menjadi dasar perguruan tinggi negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa. Adapun biaya yang ditanggung mahasiswa sendiri disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayai.

UIN Jakarta berada dalam naungan Kementerian Agama sehingga mengikuti aturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar SSBOPT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Penyesuaian Tarif UKT. PMA ini merupakan regulasi pelaksanaan dari UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Berdasarkan PMA ini, SSBOPT ditetapkan Menteri Agama RI berdasar pada BOPT, indeks mutu PTKN dan program studi, indeks pola pengelolaan keuangan, dan indeks kemahalan wilayah. BOPT sebagai biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam setahun dihitung dari total biaya langsung dan biaya tidak langsung," ujarnya.

Biaya langsung merupakan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terkait langsung penyelenggaraan kurikulum program studi. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya operasional yang diperlukan bagi pengelolaan institusi pendidikan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan program studi.

Adapun biaya langsung terdiri dari pembiayaan untuk kegiatan kelas, kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan, kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi, bimbingan-konseling dan kemahasiswaan. Sedang biaya tidak langsung terdiri dari biaya administrasi umum, pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana prasarana, pengembangan institusi, dan biaya operasional lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyesuaian UKT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk tahun akademik 2024-2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 386 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025. Sebagaimana diatur PMA 7 Tahun 2018, UIN Jakarta berstatus universitas, penetapan UKT dibagi ke dalam tujuh kelompok, di luar kelompok mahasiswa penerima beasiswa (bidik misi atau KIP).

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, UIN Jakarta, Imam Subchi mengatakan, penyesuaian UKT seperti ditetapkan pada KMA Nomor 386 Tahun 2024 dilakukan berdasar pada perhitungan rasional mengikuti kebutuhan pembiayaan masing-masing program studi.

Dia menegaskan, aturan itu tetap berpedoman pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi maupun PMA Nomor 7 Tahun 2018 tentang UKT di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

"Dan, penetapan setiap mahasiswa pada 7 kelompok UKT juga dilakukan dengan memperhatikan tingkat  kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa, orang tua, atau pihak-pihak yang menanggung pembiayaannya," katanya.

Saat penetapan kelompok UKT misalnya, lanjut Imam, kampus melakukan proses verifikasi yang ketat. Setiap mahasiswa yang diterima dipersilakan untuk mengirimkan berkas-berkas pendukung penentuan kelompok UKT masing-masing.

Kampus menyebut jika keberatan akan hasil verifikasi, maka mahasiswa, orang tua, dan pihak pemberi biaya bisa melakukan proses klarifikasi atas tarif UKT tersebut melalui dekanat fakultas masing-masing.

Pilihan Editor: Syarat Masuk IPDN 2024, Nilai Rapor, dan Batas Usianya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

40 menit lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tanggapan MUI dan Dosen UIN Jakarta atas Pembentukan Pansus Haji DPR

Muhammadiyah berharap pembentukan Pansus Haji bukan untuk kepentingan politik.


Program Studi Vokasi di UI dan Biaya Kuliahnya Tahun 2024/2025

1 jam lalu

Gedung Rektorat Universitas Indonesia. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Program Studi Vokasi di UI dan Biaya Kuliahnya Tahun 2024/2025

Program pendidikan vokasi di UI bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga ahli atau profesional.


Simak Biaya UKT UI Periode 2024/2025 bagi Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Bahasa

1 jam lalu

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
Simak Biaya UKT UI Periode 2024/2025 bagi Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Bahasa

Universitas Indonesia (UI) telah mengumumkan besaran uang kuliah tunggal atau UKT tahun akademik 2024/2025.


Apatis Gelar Aksi di MA, Minta Aturan Kenaikan UKT dan IPI Dicabut

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Apatis Gelar Aksi di MA, Minta Aturan Kenaikan UKT dan IPI Dicabut

Apatis telah mengajukan uji materi Permendikbud yang menjadi biang keladi meroketnya biaya UKT dan IPI.


Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

2 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

BEM UGM dan Universitas Udayana kritik pemerintah yang mendukung pembayaran UKT menggunakan pinjol.


Grand Syekh Al Azhar Mengunjungi PSQ, Menyampaikan Pentingnya Moderasi Beragama

3 hari lalu

Grand Syekh Al Azhar, Ahmed Al-Tayyib (kiri) dan Pendiri Pusat Studi Al-Qur'an M. Quraish Shihab (kanan) di Masjid Bayt Qur'an, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Selasa, 9 Juli 2024. Dokumentasi: PSQ
Grand Syekh Al Azhar Mengunjungi PSQ, Menyampaikan Pentingnya Moderasi Beragama

Grand Syekh Al Azhar menjelaskan pentingnya moderasi (wasathiyyah) dalam beragama dan peran pendidikan membentuk generasi yang toleran


Ketua BEM UGM Tanggapi Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy Soal Tarif Tinggi Wisuda: Tak Punya Empati!

4 hari lalu

Muhadjir Effendy melakukan salam komando dengan Nadiem Makarim dalam serah terima jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Nadiem dilantik menjadi Mendikbud menggantikan Muhadjir yang dilantik sebagai Menteri Koordinator PMK dalam Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua BEM UGM Tanggapi Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy Soal Tarif Tinggi Wisuda: Tak Punya Empati!

Ketua BEM UGM menanggapi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy soal kampus boleh memasang tarif tinggi bagi acara wisuda mahasiswa.


BEM UNS Kritik soal Skema Pinjol untuk Bayar UKT

4 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
BEM UNS Kritik soal Skema Pinjol untuk Bayar UKT

Presiden BEM Universitas Sebelas Maret atau UNS, Agung Lucky Pradita, mengkritik soal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) memakai pinjaman online.


Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol, DPR Usul Pemerintah Keluarkan Kebijakan Pinjaman Bunga Rendah dari Bank BUMN

4 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo
Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol, DPR Usul Pemerintah Keluarkan Kebijakan Pinjaman Bunga Rendah dari Bank BUMN

Anggota Komisi X DPR menanggapi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang sepakat soal mahasiswa boleh bayar UKT pakai pinjol.


Soal Skema Pinjol untuk Bayar UKT, Pengamat Pendidikan: Amerika Saja Gagal

4 hari lalu

Juru bicara Koalisi Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (KOPAJA) Ubaid Matraji, saat melakukan orasi di depan massa aksi JALAN SANTAI KAMPANYE #SEKOLAH BEBAS BIAYA, di kawasan CFD Bundaran HI, pada Minggu, 7 Juli 2024. Foto: TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Soal Skema Pinjol untuk Bayar UKT, Pengamat Pendidikan: Amerika Saja Gagal

Pinjol menjadi salah satu alternatif solusi yang ditawarkan mahasiswa untuk membayar UKT.