Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia  

image-gnews
Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2).  Tempo/Aditia Noviansyah
Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2). Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis halal memang bisnis yang gurih. Apalagi buat para pengusaha Australia yang bertetangga dengan Indonesia yang memiliki pasar daging begitu besar. Banyaknya dolar yang berputar di bisnis ini membuat tak sedikit orang rela main curang dan mengelabui para pengusaha di Australia.

Salah seorang pengusaha yang ditemui Tempo mengaku pernah membayar seseorang sejumlah Aus$ 4.000 agar produknya mendapat sertifikat kesehatan dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Paska Panen Kementerian Pertanian. "Saya tak pernah mendapat sertifikat itu sampai sekarang," katanya kepada Tempo di Melbourne, awal Februari 2014 lalu.

Pengusaha ini mengaku berkali-kali memasukkan permohonan sertifikasi melalui jalur normal. Sesuai prosedur, ia harus mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian terlebih dulu sebelum mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat halal. Berkali-kali pula permohonannya itu tak diproses. (baca: Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia)

Saat menanyakan nasib aplikasinya, petugas di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Paska Panen malah menjawab berkas miliknya hilang. Ia diminta mengajukan berkas kedua. Begitu putus asa ingin berbisnis di Indonesia, pengusaha ini memutuskan mendatangi kantor Direktorat langsung dan memasukkan permohonannya sendiri. "Aplikasi saya tetap tidak diproses, saya tak tahu kenapa," katanya.

Saat itulah ia bertemu seorang Indonesia yang menawarkan untuk meloloskan permohonan tersebut jika membayar sejumlah uang. Namun malang pula nasibnya, calo itu tak pernah kembali dengan hasil apa pun walaupun sudah mengantongi uang yang ia berikan. (baca: Ada Petinggi MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Majalah Tempo pekan ini menurunkan laporan tentang dugaan suap terkait dengan pemberian sertifikat halal untuk lembaga pemberi sertifikasi halal di Australia. Tempo menemukan praktek ini rupanya sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengusaha di Australia. Beberapa pengusaha bahkan terang-terangan mengeluhkan mahalnya mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia.(baca: Transaksi Mahal Label Halal)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur JBS Australia John Berry mengatakan hal ini terjadi menyusul pertumbuhan bisnis halal yang sangat pesat di Australia. Sampai sekitar tahun 2000-an, pemotongan daging halal didominasi oleh peternak di selatan Australia. Namun, setelah itu, bisnis pemotongan daging halal menyebar ke seluruh Australia.

"Semakin banyak pabrik-pabrik dan tempat pemotongan hewan beralih ke bisnis halal dalam lima tahun terakhir," katanya. Pemicunya tentu saja permintaan produk halal yang terus meningkat dari seluruh dunia. Namun hal ini rupanya memicu persaingan di dalam negeri Australia sendiri, di antara lembaga pemberi sertifikat halal.

KARTIKA CANDRA

Berita terkait
MUI Ngotot Jadi Pelaksana Sertifikasi Produk Halal 
Sertifikasi Halal Indonesia Diakui Uni Emirat Arab 
Setahun, MUI Terbitkan 4.000 Sertifikat Halal  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta para pengusaha pangan untuk segera memenuhi standar sertifikasi halal hingga Oktober 2024.


Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.


Zulhas Minta Peternak dan RPH Segera Penuhi Sertifikasi Halal

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Zulhas Minta Peternak dan RPH Segera Penuhi Sertifikasi Halal

Zulhas menegaskan seluruh pengusaha harus siap atas target sertifikasi halal di Oktober 2024.


Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

32 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berpose selfie saat menjadi tuan rumah resepsi perayaan Idul Fitri di Gedung Putih di Washington, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Kevin Lamarque
Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

32 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

34 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.


YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

54 hari lalu

YKMI: Ramadan Momentum Kuatkan Aksi Boikot Produk Israel dan yang Terafiliasi

Fatwa MUI menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah


Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

54 hari lalu

Fatwa MUI Boikot Produk Israel Berlaku hingga Palestina Merdeka

Boikot bisa memperlemah kekuatan ekonomi Israel supaya berhenti menyerang Palestina.


Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

58 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat membuka acara Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry di Jakarta, Selasa, 28 November 2023/Foto: Doc. MenKopUKM
Teten Minta Permudah Sertifikasi Halal UMKM, Ada Jalur Hijau Makanan Berbahan Halal

Teten menyarankan masa penundaan atau kemudahan untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal produknya.


Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

30 Januari 2024

Pembukaan Haraku Ramen di Gandaria City, Jakarta Selatan, sekaligus penyerahan sertifikasi halal dadi LPPOM MUI, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/Yunia Pratiwi
Haraku Ramen Buka Gerai Ketiga Dilengkapi dengan Sertifikat Halal

Haraku Ramen hadir sebagai ramen halal dengan cita rasa Jepang yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia