SBY Merasa Dikhianati Tony Abbot Soal Penyadapan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lewat akun Twitter-nya, Presiden SBY memberikan komentar mengenai penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terhadap Pemerintah Indonesia. SBY mengatakan telah mengajukan protes terhadap Australia. Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri telah mengambil langkah-langkah diplomatik dan menuntut klarifikasi dari AS dan Australia. TEMPO/Subekti

    Lewat akun Twitter-nya, Presiden SBY memberikan komentar mengenai penyadapan yang dilakukan AS dan Australia terhadap Pemerintah Indonesia. SBY mengatakan telah mengajukan protes terhadap Australia. Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri telah mengambil langkah-langkah diplomatik dan menuntut klarifikasi dari AS dan Australia. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan penanganan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam menangani kasus dugaan penyadapan tahun lalu yang membuat hubungan dua negara rusak parah. Dalam bukunya berjudul Selalu Ada Pilihan yang diluncurkan di Jakarta pada 17 Januari 2014 lalu, SBY merasa dikhianati oleh Perdana Menteri Australia yang telah ia dianggap sebagai teman baiknya itu.

    Hubungan Indonesia dan tetangga selatannya ini tegang dan memburuk tahun lalu setelah ada kabar bahwa intelijen Australia menyadap komunikasi SBY serta sejumlah pejabat seniornya, termasuk sang istri, Ani Yudhoyono. Ini menjadi hubungan terburuk dalam hubungan dua negara setelah krisis Timor Timur pada 1999.

    Dalam buku itu, SBY menjelaskan bahwa penanganan oleh Abbott soal aksi spionase itu dan penolakannya untuk meminta maaf telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap hubungan bilateral dua negara, dan juga telah menyakitinya secara pribadi.

    SBY menulis bahwa ia awalnya menahan diri untuk memberikan respons keras dalam kasus itu. Tapi, sikapnya berubah setelah Abbott menolak untuk meminta maaf dan terus bersikeras bahwa kegiatan semacam itu adalah hal lumrah yang dilakukan pemerintah negara manapun.

    "Ketika sahabat terbaik saya, Tony Abbott, membuat beberapa pernyataan di depan Parlemen Australia yang menunjukkan kasus itu hal lumrah dan menolak untuk meminta maaf, saya tidak bisa tinggal diam lagi," tulis Yudhoyono dalam buku tersebut.

    Menurut Guardian, buku setebal 900 halaman itu semula akan diluncurkan Desember 2013 lalu. Namun peluncurannya ditunda untuk memungkinkan penambahan bab yang membahas soal insiden mata-mata antara dua negara di bawah artikel berjudul: "Seorang pemimpin harus tegas, tapi tetap rasional."

    Yudhoyono juga menulis bahwa dia tidak bisa menerima alasan di balik keputusan Australia untuk memata-matai dirinya dan orang kepercayaan terdekatnya. "Yang juga penting adalah insiden itu berkaitan dengan sisi moral dan etika bertetangga yang baik."

    SBY berpendapat, Australia harus memberi penjelasan kepada Indonesia atas kerja sama program mata-mata yang disebut "Five Eyes", yang dilakukan Australia secara kemitraan dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain di wilayah ini.

    "Ketika saya membaca berita tentang penyadapan yang melibatkan Amerika Serikat dan Australia, saya menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan dari Australia."

    "Tapi jawaban mereka adalah antara iya dan tidak ," tulis SBY, dalam referensi untuk penolakan pemerintah Australia untuk mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan program mata-mata itu.

    Dari buku itu, tampaknya SBY masih marah atas drama akhir tahun lalu itu, yang menunjukkan bahwa ia belum menerima penjelasan yang memadai dari pemerintah Australia.

    Penolakan Abbott untuk meminta maaf atas aksi mata-mata itulah yang membuat SBY memerintahkan kerja sama dua negara di berbagai bidang dibekukan, dan kemudian bersikeras meminta adanya apa yang disebut "peta jalan" untuk memulihkan hubungan.

    Guardian | Abdul Manan 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...