Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sepertiga Penduduk Makassar Hidup di Daerah Kumuh

image-gnews
Anak-anak bermain di antara tumpukan sampah di salah satu permukiman kumuh nelayan di Makassar. Meningkatnya jumlah penduduk berakibat pada bertambahnya volume sampah yang ada di Makassar, hal ini membuat penanganan masalah sampah semakin membutuhkan perhatian khusus dari Pemkot Makassar. TEMPO/Iqbal Lubis
Anak-anak bermain di antara tumpukan sampah di salah satu permukiman kumuh nelayan di Makassar. Meningkatnya jumlah penduduk berakibat pada bertambahnya volume sampah yang ada di Makassar, hal ini membuat penanganan masalah sampah semakin membutuhkan perhatian khusus dari Pemkot Makassar. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Makassar-Hampir sepertiga penduduk Makassar tinggal di daerah kumuh. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, saat ini sebanyak 432.115 jiwa atau 131.299 kepala keluarga (kk) dari total penduduk Kota Makassar sekitar 1,4 juta orang hidup masih hidup dan menetap dalam kawasan pemukiman kumuh Makassar.

"Kawasan kumuh identik dengan penduduk kategori miskin, dari tahun-ke tahun, jumlah pemukiman kumuh dan penduduk miskin di Makassar kami targetkan ada penurunan," ujar Kepala Bappeda Makassar, Syahrir Sappaile, di Makassar, Ahad (12/1).

Menurut dia, salah satu program utama Pemkot Makassar mengurangi pemukiman kumuh dengan membangun Rumah Susun (Rusun). Salah satunya yang telah dibangun adalah lima twin blok Rusun Mariso dan empat twin blok Rusun Panambungan, Kecamatan Mariso."

Syahrir mengemukakan, Pemkot Makassar tahun ini akan memprioritaskan penataan pemukiman kumuh di daerah pada penduduk sebelah barat kota. Pemkot Makassar akan menata kawasan kumuh Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

"Tahun ini kita sudah memulai melakukan penimbunan untuk lokasi pembangunan Rusun Tallo, lokasinya di Kelurahan Buloa," ujarnya. Mantan Asisten III Pemkot Makassar ini manambahkan, pemerintah Kota Makassar menyiapkan lokasi dan pematangan lahan. Sedangkan bangunan direncanakan dari pemerintah pusat pada APBN 2015.

Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, menambahkan, kawasan kumuh Tallo akan ditata bersama Dirjen PU. "Ini adalah langkah awal, kami akan fokus pada satu kawasan, yaitu kawasan Tallo, yang bisa dibilang sebagai kawasan kumuh dan miskin yang paling luas di Makassar," ujar Ilham.

Kepala Dinas PU Kota Makassar, Muhammad Anshar menilai fokus pada satu kawasan, akan lebih efektif, sebab hingga saat ini kawasan kumuh di Makassar tidak pernah berkurang dari segi kuantitas. Program penataan kawasan kumuh sebelumnya pernah dilakukan pemkot Makassar, tapi dengan kerja menyeluruh. "Bukannya bertambah, hasilnya justru kawasan ini tambah meluas, sebutlah misalnya kawasan Lette."

Anshar menambahkan, program penataan permukiman kumuh perkotaan ini, akan dilakukan melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP). "Akan mulai dilakukan dari 2014 hingga 2017, kami sangat merespon ini karena Makassar adalah salah satu kota besar yang perlu penanganan untuk kawasan kumuhnya."

Berdasarkan data pemkot Makassar Makassar, pemukiman kumuh yang tersebar di seluruh kecamatan menempati area seluas 47,62 kilometer (km) persegi. "Jumlah ini sekitar 1/4 dari dari total luas kota Makassar 175,8 km persegi," ujar Syahrir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari 14 kecamatan di Makassar, warga yang tinggal dalam kawasan pemukiman miskin paling banyak di Tamalate sebanyak 15.893 kk menempati area sekitar 2,5 km persegi. Warga Tamalate ini tersebar di tiga kelurahan yakni, Parang Tambung 8.142 kk, Maccini Sombala 4.418 kk, dan Balang Baru 3.333 kk.

Kedua ditempati Kecamatan Rappocini 11.245 kk yang disumbang dua kelurahan, Gunung Sari dan Bata-bantaeng. Posisi ketiga, Kecamatan Makassar mencakup enam kelurahan dihuni 10.447 kk.

Selanjutnya berturut-turut, Kecamatan Tallo 9.344 kk, Tamalanrea 9.277 kk, Panakkukang 8.853 kk, Mariso 7.501 kk, Ujung Tanah 6.014 kk, Manggala 5.170 kk, Wajo 4.005 kk, Mamajang 3.189 kk, Ujung Pandang 2.217 kk, dan Biringkanaya 961 kk. Biringkanaya yang merupakan kecamatan paling luas di Makassar hanya terdata satu kawasan kumuh yakni Kelurahan Untia.

Setiap kk dalam kawasan pemukiman kumuh dirata-ratakan memiliki anggota keluarga 4-5 orang. Hanya kk di Kelurahan Gusung dan Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah yang memiliki anggota keluarga rata-rata 7 orang.

Bappeda mencatat, penduduk miskin di Makassar 2013 hanya 44.217 kk. Jumlah ini menurun dibanding penduduk miskin 2012 sebanyak 46.355 kk dan 62.192 kk di 2011.

Sementara Penduduk miskin paling banyak terdapat di Kecamatan Tamalate 7.449 kk, Tallo 5.714 kk, Panakkukang 4.972 kk, Rappocini 4.139 kk, Biringkanaya 4.211 kk. Penduduk miskin paling sedikit di Kecamatan Wajo 433 kk, Ujung Pandang 485 kk. Kecamatan lainnya antara 1.000-3.000 kk.

RASDIYANAH

Populer:
SBY Lebih dari Tiga Jam Rapat di Cikeas

Tottenham Bungkam Crystal Palace 2-0

Investasi Bakrie di Path Berisiko Tinggi

Bakrie Beli Path, Bagian dari Kampanye?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

23 Juli 2019

Deretan rumah warga di bantaran aliran sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. Deretan rumah tersebut selain bisa membahayakan warga karena longsor dan banjir juga tampak terlihat kumuh dan semrawut. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Upaya Jakarta Barat Sulap 92 RW yang Masuk Kawasan Kumuh Kota

Pemeritah Kota Administrasi Jakarta Barat tengah mengkaji rencana menata lingkungan di daerah pemukiman padat yang masuk kawasan kumuh kota.


BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

27 Mei 2019

Deretan rumah warga di bantaran aliran sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019. Deretan rumah tersebut selain bisa membahayakan warga karena longsor dan banjir juga tampak terlihat kumuh dan semrawut. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BPN Sebut 49 Persen Wilayah DKI Jakarta Masuk Kategori Kumuh

BPN menyebut kawasan kumuh itu tersebar di enam wilayah DKI Jakarta.


Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

30 Januari 2019

Ilustrasi Kota Jakarta. Getty Images
Ini Jurus-jurus Anies Hilangkan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membuat rencana tata ruang Ibu Kota yang menarik minat swasta, sebagai upaya menghilangkan kawasan kumuh.


PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

20 Maret 2018

Kawasan pemukiman Dadap, Tangerang, 24 Oktober 2014. Pemerintah kabupaten Tangerang akan merelokasi kawasan kumuh Dadap menjadi sentra makanan laut terbesar di Indonesia dan pusat perbelanjaan yang menghubungkan antar pulau. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
PUPR: Tanpa Bank Tanah, Luas Kawasan Kumuh Bertambah 30 Persen

Pemerintah menilai keberadaan bank tanah untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sudah sangat mendesak.


2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

10 Oktober 2017

Ilustrasi pemukiman kumuh di pinggir kali. ANTARA/Aprillio Akbar
2019, Kementerian PU Targetkan Ambon Bebas Kawasan Kumuh

Salah satu target Kementrian PUPR di tahun 2019 ialah mengurangi kawasan kumuh di berbagai kota di Indonesia.


PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

5 September 2017

Warga beraktivitas di dekat Sungai Gendong yang dipenuhi sampah yang berada di kawasan Muara Baru, Jakarta, 2 Juni 2017. Pemprov DKI bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh di DKI Jakarta melalui program 100-0-100. ANTARA/Aprillio Akbar
PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

Luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektar.


Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

4 Mei 2017

Rektor ITB Kadarsah Suryadi menyampaikan orasi ilmiah didepan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan para guru besar saat peringatan 95 tahun kiprah ITB sebagai lembaga pendidikan tinggi teknik pertama di Indonesia di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat, 3 Juli 2015. TEMPO/Prima Mulia
Jadi Kota Cerdas, Singapura Butuh Waktu 50 Tahun

Surabaya, Tangerang, dan Bandung mendapatkan rating terbaik sebagai kota cerdas.


Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

6 Maret 2017

TEMPO/Seto Wardhana
Pangkas Pemukiman Kumuh,Pemerintah DIY Siapkan Rp. 30 Miliar  

Pemerintah DIY mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk memangkas kawasan pemukiman kumuh di provinsi itu tahun anggaran 2017-2019.


Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

10 Februari 2017

Sejumlah anak mandi di pemukiman padat dikawasan Manggarai, Jakarta, (10/9). Pada tahun 2011, tercatat masih ada 5.560 titik lokasi kumuh perkotaan di seluruh Indonesia. Tempo/Aditia Noviansyah
Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US$ 762 Juta  

Pemerintah menyiapkan dana US$ 762 juta untuk "menyulap" kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata baik.


Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

7 Desember 2016

Sejumlah anak bermain di kawasan permukiman kumuh Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

Pemkot Tangerang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp21,4 miliar untuk menuntaskan persoalan permukiman kumuh pada tahun depan.