TEMPO.CO, Surabaya - Seluruh lembaga pemasyarakatan harus memutar otak untuk mengatasi pemangkasan anggaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun anggaran 2014 nanti, setiap lembaga pemasyarakatan hanya mendapat jatah perawatan dan pengobatan sebesar Rp 21 juta. Angka ini turun 70 persen dari anggaran tahun sebelumnya.
"Tahun 2014 nanti, ada pemangkasan anggaran 70 persen untuk biaya pengobatan dan perawatan warga binaan," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, Bambang Sumardiyono, Selasa, 24 Desember 2013.
Dengan anggaran sebesar itu, berarti biaya kesehatan untuk warga binaan hanya sebesar Rp 5 juta setiap bulan. Bandingkan dengan tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp 7-8 juta per bulan. Padahal, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya dihuni 1.129 warga binaan.
Dari jumlah itu, narapidana narkoba mendominasi, yaitu 700 orang. Sebagian besar merupakan korban narkoba sehingga membutuhkan perawatan dan pengobatan khusus. "Dengan Rp 5 juta per bulan sangat sedikit untuk biaya kesehatan 700 napi narkoba," kata Bambang.
Menurut Bambang, ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Sebab, setiap narapidana narkoba selayaknya membutuhkan terapi, obat-obatan dan program rehabilitasi. Belum lagi jika ada narapidana lain yang mengalami sakit dan harus dioperasi. Bahkan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya memiliki 8 orang narapidana yang terkena penyakit HIV/AIDS, dua di antaranya sudah meninggal dunia.
Guna mengatasi kekurangan anggaran, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Pihaknya akan meminta obat-obatan yang dibutuhkan ke Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan. Bagaimanapun, pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan meski warga binaan sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Saat ini, Lapas Klas I Surabaya hanya mempunyai dua orang dokter umum, satu dokter gigi dan empat paramedis untuk menangani ribuan narapidana. Idealnya, Lapas juga harus ada tambahan dokter dan dilengkapi dengan psikolog. "Mereka kan tidak hanya sakit fisik, tapi juga psikis," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Indro Purwoko, mengakui adanya pemotongan anggaran untuk 2014. "Memang anggaran untuk semua kementerian turun. Rata-rata turun mulai 30 persen," kata Indro.
Besaran pengurangan anggaran itu, kata Indro, bergantung pada kementerian pusat. Sehingga lembaga pemasyarakatan di daerah harus menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada. "Ya ngikuti aja, walau berat hati," ujarnya. Diakui Indro, anggaran 2014 memang sangat kurang. Terutama jika dialokasikan untuk biaya kesehatan, pakaian, dan perawatan narapidana.
AGITA SUKMA LISTYANTI
