TEMPO.CO, Bogor - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta Institut Pertanian Bogor (IPB) membuka kampus-kampusnya di luar domisili (Bogor), agar bisa dijangkau oleh masyarakat.
"Kebaikan dan prestasi IPB harus ditularkan pada adik-adik (masyarakat) yang ada di luar daerah Bogor. Untuk itu, saya minta agar IPB membuka kampus di luar domisili," kata M. Nuh saat ditemui dalam acara Dies Natalis IPB ke-50, Jumat, 20 Desember 2013.
Namun, kata Nuh, untuk waktu dekat, pembukaan kampus IPB di luar domisili itu diutamakan dulu di wilayah Jawa Barat. Dengan begitu, dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga mendapatkan kualitas pendidikan yang bermutu, baik, dan berprestasi. "Di Jawa Barat ini kan masih kurang universitas negerinya, dan jika dihitung-hitung hanya sekitar delapan perguruan tinggi negeri. Itu tidak cukup untuk meng-cover antusias masyarakat di luar Bogor," kata dia.
Mohammad Nuh mencontohkan, salah satu daerah di Jawa Barat yang harus menjadi target IPB untuk membuat atau membuka kampus di luar domisili tersebut yakni Kabupaten Tasikmalaya atau Cianjur. "Jika masyarakat tidak meninggalkan rumahnya, maka besaran biayanya pun lebih terjangkau dibandingkan harus ke IPB yang ada di Bogor," tutur dia.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap pelaksanaan pembukaan kampus di luar domisili ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. "Tahun 2014 mendatang itu mudah-mudahan sudah ada. Namun kita prioritaskan untuk wilayah di Jawa Barat dulu. Setelah itu, baru di luar Jawa," tutur dia.
Terkait masalah anggaran dalam pembukaan kampus IPB di luar domisili tersebut, menurut Nuh, pemerintah tidak mempermasalahkannya. "Kalau dana, pasti ada dan siap," ujarnya.
Sementara itu, Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto mengatakan siap dan bersedia menerima mandat dari Kementerian Pendidikan untuk membuka kampusnya di luar daerah Bogor. "Kami siap menerima mandat untuk pembukaan kampus IPB di luar daerah seperti permintaan Pak Menteri," kata Herry.
Wakil Rektor III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB, Yonny Koesmaryono, mengatakan pihak IPB tahun 2013 ini sudah membuka program Diploma 2 bekerja sama dengan empat pemerintah daerah. Program tersebut berupa Akademi Komunikasi dalam bentuk program studi di luar domisili (PDD). "Untuk sementara itu, baru D2, dan ijazahnya pun keluarkan oleh IPB dan ditandatangani oleh Rektor IPB langsung," kata dia.
Empat daerah tersebut yakni di Kabupaten Aceh Tamiang (Nanggro Aceh Darussalam), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Lembata (Nusa Tenggara Timur), dan Kepulauan Yapen (Papau). "Staf pengajar dalam program studi di luar domisili terdiri dari staf pengajar IPB, staf pengajar dari daerah asal, juga merekrut pengajar dari kalangan praktisi di daerah, seperti perkebunan kopi, pembudidayaan ikan, dan sebagainya," kata dia.
Menurut Yonny, setelah dua tahun atau tepatnya 2015, program studi di luar domisi tersebut diharapkan menjadi Akademi Komunikasi di daerah tersebut--pemerintah daerah sebagai penyelenggara dan IPB sebagai pembina saja. "Namun, jika amanat yang diminta oleh Pak Menteri Pendidikan kepada IPB untuk membuka kampus di luar domisili ini statusnya stata I (S-I)," kata dia.
M SIDIK PERMANA
