Lima Penyebab Konvensi Demokrat Lesu Darah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebelas peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat berfoto bersama usai memperkenalkan diri kepada Para Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia di  Jakarta (15/9).  ANTARA/Rosa Panggabean

    Sebelas peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat berfoto bersama usai memperkenalkan diri kepada Para Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia di Jakarta (15/9). ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei terbaru dari Cyrus Network menunjukkan tahapan konvensi calon presiden Partai Demokrat gagal mengangkat elektabilitas partai tersebut. Elektabilitas Demokrat menyusut dari 10,3 persen menjadi 6,7 persen selang Agustus-November 2013. Adapun peserta dengan elektabilitas terbaik belum sanggup menembus posisi lima besar calon terkuat.

    Sejumlah pengamat politik menilai kegagalan konvensi mendongkrak elektabilitas Demokrat disebabkan permasalahan sistem dan kehadiran calon presiden dari partai lain yang lebih populer. Berikut penyebab kegagalan konvensi Demokrat.

    1. Mekanisme konvensi tak meyakinkan
    Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai mekanisme konvensi belum dilembagakan ke dalam organisasi partai. Hal ini dianggap sebagai tidak adanya niat baik Demokrat dalam menjalankan konvensi. Akibatnya, publik tak percaya konvensi dijalankan dengan terbuka. "Konvensi belum ada di AD/ART Demokrat," kata Gun Gun ketika dihubungi, Senin, 16 Desember 2013.

    2. Konvensi tanpa panggung
    Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, peserta konvensi Demokrat tak punya cukup panggung untuk meraih popularitas. Masyarakat sedang menikmati euforia Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta menjadikan daerah pemerintahannya sebagai panggung untuk mengangkat popularitas. "Panggungnya Jokowi, ya, DKI Jakarta itu sendiri," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana ketika dihubungi, Senin, 16 Desember 2013.

    Adapun peserta konvensi Demokrat, meski pun ada di pemerintahan, sulit menciptakan panggung. Ari mencontohkan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang berusaha membuat panggung, namun masih belum bisa mengangkat elektabilitas dan popularitas mereka.

    3. Penampilan monoton
    Menurut Ari Dwipayana, peserta konvensi tidak punya daya ungkit yang besar untuk membangun pandangan positif. Ia berpendapat, publik butuh sosok pemimpin yang berbeda dari Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap elitis, menjaga citra, dan tidak pro-rakyat. "Figur yang muncul dari konvensi tidak berbeda dari SBY," kata Ari.

    Gun Gun menilai peserta konvensi belum punya cara yang ampuh untuk menarik perhatian publik. Kegagalan peserta konvensi disebabkan tak ada ciri khas yang membuat mereka menonjol dibandingkan calon presiden lain.

    4. Sentimen negatif Demokrat
    Isu korupsi yang menyeret sejumlah politikus Demokrat dianggap menjadi promosi buruk untuk konvensi Demokrat. Menurut Gun Gun, kasus Hambalang dan Century menciptakan turbulensi opini publik tentang orang-orang yang berada di sekitar SBY. "Itu menghabisi pencitraan positif Demokrat," katanya.

    5. Peserta tidak populer
    Para peserta konvensi dianggap gagal masuk ke calon presiden papan atas. Penyebab awalnya adalah rendahnya popularitas peserta konvensi. Padahal, kata Ari, sebelum menghitung elektabilitas, tingkat popularitas seseorang tetaplah yang utama. "Mayoritas mereka tidak populer," kata Ari.

    TRI ARTINING PUTRI

    Terpopuler

    Mikrofon Padam, SBY Tak Lagi Tegur Petugas  
    Elektabilitas Merosot, Demokrat Salahkan Televisi
    Ditangkap KPK, Kajari Praya Langsung Diberi Sanksi
    Kepala Kejaksaan Negeri Praya Ditangkap KPK
    Suap Jaksa, Perusahaan Eks Anggota MPR Terseret  
    Kereta Api Solo-Semarang Akan Dihidupkan Lagi
    Cody Walker Gantikan Kakaknya di Fast & Furious 7?
    Elektabilitas Jokowi Mencapai 44 Persen
    Jokowi Nasihati Pengendara: Jangan Sradak-sruduk
    Akun Facebook Korban Pelonco ITN Banjir Dukungan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.