Ahli Tata Negara: Wajar Jokowi Nyapres  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Tony Hartawan

    Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wajar saja jika Joko Widodo didorong untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. "Bukan masalah jika Jokowi nyapres sebelum masa jabatan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta rampung," kata dia.

    "Dalam ranah politik, itu tak apa-apa," dia menambahkan, menjawab pertanyaan Tempo, tadi malam.

    Desakan agar Jokowi maju mencuat di berbagai daerah. Di Yogya muncul gerakan Reboan dengan baju kotak-kotak, di Jawa Timur ada gerakan pembagian buku. Bila benar Jokowi nyapres dan memenangi pemilihan, mencuat pula soal isu pengganti Jokowi. Menurut UU, Ahok akan otomatis menggantikan Jokowi sebagai gubernur.

    Untuk jabatan politik, sah-sah saja jika seseorang 'meloncat-loncat'. Terlebih jika 'loncatan' yang dilakukan pejabat tersebut naik tingkatannya.

    "Misal dari Wali Kota jadi Gubernur, Gubernur jadi Presiden atau Wakil Presiden," kata dia. "Kenaikan ini justru menjadi prestasi politik pejabat tersebut."

    Dari segi etika pun, Refly tak melihatnya. Justru sedikit mencoreng etika jika pejabat tersebut hanya pindah ke tempat lain dengan jabatan yang sama. Semisal seorang wali kota A pindah menjadi wali kota B.

    "Hal serupa dilakukan Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan), saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta yang lalu, seperti tak tingkatkan karier," kata dia.

    Kurang beretika juga, jika pejabat non-politik berubah haluan menjadi pejabat politik tanpa menanggalkan jabatan. Yang Refly maksud adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa yang ikut melamar sebagai calon Presiden dalam partai Demokrat bertajuk konvensi.

    "Ini sudah dua ranah yang berbeda, tak pantas jika lembaga seperti BPK, MK, dan KY komisionernya turun ke politik," kata dia.

    Nama Jokowi selalu mencuat di setiap hasil survei calon presiden. Bahkan, survei beberapa lembaga menyebutkan keikutsertaan Jokowi dalam bursa calon presiden mempengaruhi kandidat lain, semisal Aburizal Bakrie dari partai Golongan Karya, Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional, dan lainnya.

    Joko Widodo sendiri lebih banyak mengunci bibirnya, saat dihujani pertanyaan tentang kemungkinan maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. "Mau ditanya siapapun, saya jawab tidak pernah mikir soal capres, survei, elektabilitas ataupun popularitas. Saya hanya mikir bekerja untuk DKI," ujar Jokowi, ketika menjadi pembicara dalam seminar Dialog Tokoh "Hutan untuk Kemakmuran rakyat" akhir Oktober lalu.

    Ketika ditanya mengenai sikap partainya, PDI-P, terhadap pencalonannya sebagai presiden dan hasil survei yang menunjukkan namanya ada di posisi teratas, Jokowi menjawab singkat, "Tanya DPP (Dewan Pimpinan Pusat PDIP) saja."

    INDRA WIJAYA

    Terpopuler:

    Kata Suami Bu Pur Soal Istana, SBY, dan Istrinya
    Heboh Foto Mesra Ariel dan Sophia Latjuba  

    Dikalahkan Metro TV, Dipo Alam Dihukum Rp 250 Juta

    Emir Moeis Disebut Dapat Gratifikasi Seks di Paris

    Paul Walker Sebenarnya Bisa Selamatkan Diri


    Gaya Agnes Monica Tiru Emoticon WhatsApp
    Atut Lantik Adiknya Jadi Wali Kota Serang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.