Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rp 8 Miliar Diduga Raib dari APBD Garut  

image-gnews
Suasana Kampung Naga, Garut Jawa Barat. Tempo/Aditya Herlambang Putra
Suasana Kampung Naga, Garut Jawa Barat. Tempo/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag) menduga ada uang rakyat sebesar Rp 8 miliar yang hilang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, tahun 2013. Dana yang hilang itu di antaranya bagian dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA. Dugaan ini disampaikan oleh peneliti Mapag, Haryono, Rabu, 4 Desember 2013.

Menurut Haryono, terdapat perbedaan pencantuman sisa anggaran di dalam APBD tahun ini dan tahun sebelumnya. Dalam laporan APBD 2012, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 341 miliar. Laporan sisa anggaran ini telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang APBD Perubahan.

Sisa anggaran itu terdiri dari saldo giro sebesar Rp 131 miliar, kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 1,5 miliar, kas Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut Rp 8,1 miliar, dan dana deposito yang tersimpan di Bank Jabar Banten sebesar Rp 200 miliar.

Besaran sisa anggaran ini dicantumkan berbeda di dalam APBD Garut 2013. Dalam APBD murni, jumlah SILPA tercatat sebesar Rp 325 miliar. Sementara dalam APBD perubahan, SILPA menjadi Rp 333 miliar. "Perubahan SILPA itu akan terjadi pada akhir tahun setelah anggaran digunakan, tapi ini di awal anggaran saja sudah ada perubahan dengan tahun sebelumnya," ujar Haryono.

Haryono mempertanyakan akuntabilitas APBD Garut tahun ini karena adanya perbedaan tersebut. Ia berpendapat, pemerintah daerah telah melanggar Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dia mengatakan telah menanyakan perbedaan ini ke pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat resmi. Namun hingga kini belum juga ada jawaban. "Kecurigaan kami jadi semakin besar karena tidak ada jawaban sedikit pun dari pemerintah," ujar Haryono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Garut, Totong, membantah ada dana yang hilang dari APBD. Menurut dia, perbedaan muncul karena APBD murni adalah angka prediksi sementara. Angka itu belum diaudit oleh BPK. Sementara angka yang tercantum dalam anggaran perubahan adalah jumlah dana yang terdapat dalam kas daerah.

"Bila ditotal, jumlah sisa anggaran itu sama dengan audit BPK. Bedanya, kami hanya mencatat jumlah uang yang ada di kas daerah, yakni Rp 333 miliar. Sedangkan sebesar Rp 8 miliar, uangnya ada di rumah sakit, tidak ada di kas daerah," ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR

Baca juga:
Sandra Dewi dan Orang Terkaya ke-125, Ada Apa?
Tiga Jejak Cikeas di Hambalang 
Ini Daftar Penerima Duit Hambalang dari Nazaruddin 
Nama Sudi Silalahi Ada di SMS Sepupu SBY ke Wafid
Bu Pur Panggil Kapolri 'Dik Tarman' 
Negara Mana Paling Korup Sedunia?
Sepupu SBY Sebut Sudi Silalahi di Sidang Hambalang
Lobi Proyek Hambalang Disebut Lewat Jalur Anas 
Ayu: Kasus Sitok Berlawanan dengan Isu Perempuan Salihara  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

7 Desember 2019

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia


Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

4 November 2019

Tjahjo Kumolo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan mundur anak buah Anies Baswedan merupakan hak pribadi.


Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

22 April 2017

Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), bersalaman dengan dengan Wakil DPRD, Abraham Lunggana, dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. Ahok bersama  Lulung kerap berbeda pandangan terkait isu RUU Pilkada. TEMPO/Dasril Roszandi
Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

Lulung menyoroti kasus dugaan korupsi UPS yang masih menyisakan pelaku yang menurutnya belum tersentuh.


Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

2 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

Inspektorat diminta memantau perizinan, hibah bantuan sosial,
pajak retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan anggaran.


Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

11 Februari 2016

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya (kanan) menerima dokumen Laporan Hasil Pemantauan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 dari Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan (kiri) di gedung BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, 28 Januari 2016. ANTARA FOTO
Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

KPK mengakui proses merancang APBD kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan meleset.


Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

1 Oktober 2015

Ilustrasi Salat Ied. [TEMPO/ Dwi Narwoko]
Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

Anggaran untuk penceramah ibadah Jumat terserap, tetapi kegiatannya tidak ada


Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

12 Agustus 2015

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan
Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

Ahok berujar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 26 miliar.


Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

10 Agustus 2015

Mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. ANTARA/Noveradika
Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

Aktivis antikorupsi menilai SP3 Idham Samawi tidak berdasar.


Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

3 Agustus 2015

Ilustrasi Korupsi
Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.


Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

14 Mei 2015

Aksi warga saat memberi dukungan kepada Ahok, terlihat para warga membawa spanduk bertuliskan
Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

Di APBD pembangunan gelanggang olahraga Rp 48 miliar, penghitungan di lapangan cuma Rp 30 miliar. Di Jakarta ada 33 gelanggang olahraga.