Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Panggil Boediono Soal Kasus Century  

Editor

Anton William

image-gnews
Wakil Presiden Boediono mencoba pistol di arena menembak PON XVIII 2012 di Rumbai, Pekanbaru, Minggu (9/9). ANTARA/FB Anggoro
Wakil Presiden Boediono mencoba pistol di arena menembak PON XVIII 2012 di Rumbai, Pekanbaru, Minggu (9/9). ANTARA/FB Anggoro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, atas permintaan Tim Pengawas Kasus Bank Century, akan memanggil Wakil Presiden Boediono pada 18 Desember mendatang. Menurut Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Boediono dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan pemberian surat kuasa untuk menandatangani perjanjian pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

"Surat akan kami kirimkan pekan ini," kata Pramono seusai rapat internal Timwas Century di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2013.

Sewaktu FPJP diteken, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia. Timwas Century sendiri berencana meminta klarifikasi terkait banyak hal yang disampaikan Boediono kepada media massa, dua pekan lalu. Ketika itu, Boediono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Wakil Presiden.

Pramono mengatakan pemanggilan ini disepakati oleh seluruh fraksi melalui musyawarah dan mufakat. Timwas Century juga berencana memanggil pimpinan KPK, Menteri-Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Menteri Keuangan pada 11 Desember nanti.

Anggota Timwas Century dari Partai Golongan Karya, Bambang Soesatyo, menilai terdapat perbedaan antara yang disampaikan Boediono dean data tim. "Keterangannya juga berbeda saat DPR melakukan persidangan hak angket," ujar Bambang. Namun, dia tak mengatakan perbedaan antara sidang parlemen dan keterangan Boediono

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Timwas dari Demokrat, Sutan Bhatoegana, membantah menyetujui pemanggilan Boediono. Dia mengatakan Timwas sebaiknya mendengarkan terlebih dahulu keterangan KPK saat dipanggil pekan depan. Bila masih ada yang kurang jelas dari keterangan KPK, kata Sutan, Demokrat sepakat memanggil Boediono.

SUNDARI

Baca juga:
Tampil di Tokyo, Agnes Monica Berkutang Lancip
Muluskan Hambalang, Bu Pur cs Kebagian Rp 2,5 M  
Siapa Widodo, Sepupu SBY di Proyek Hambalang?  
Apa Kata Istana Soal Bu Pur dan Keluarga SBY?
BEM FIB UI Tuding Sitok Teror Mahasiswi UI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

1 hari lalu

Seorang pengrajin membuat tenun dalam rangkaian acara Festival Rimpu Mantika di Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 27 April 2024 (TEMPO/Akhyar M. Nur)
Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.


Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

2 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.


BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

2 hari lalu

BRI dan Alipay. foto/bri.co.id dan global.alipay.com
BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.


Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

3 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur tambahan di kantor pusat BI, Jakarta, 30 Mei 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-days repo rate 25 basis poin menjadi 4,75 persen untuk mengantisipasi risiko eksternal terutama kenaikan suku bunga acuan kedua The Fed pada 13 Juni mendatang. TEMPO/Tony Hartawan
Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.


Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

3 hari lalu

Ilustrasi Kredit Perbankan. shutterstock.com
Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.


BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

3 hari lalu

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani
BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).


BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

4 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.


BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

5 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

7 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.