Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Riset UGM: Sejak Ada KPK Durasi Putusan Kian Cepat

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
ANTARA/Reno Esnir
ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Tim riset dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil riset terbaru terhadap putusan-putusan kasus korupsi di Mahkamah Agung selama 2001-2012. Riset itu memakai model analisis survival untuk mengukur pola durasi penanganan kasus korupsi di persidangan. "Riset ini bisa membantu perumusan analisis biaya eksplisit yang harus ditanggung negara akibat suatu kasus korupsi," ujar Koordinator Tim Riset tersebut, Rimawan Pradiptyo ketika berbicara via telekonferensi dari Hiroshima, Jepang di FEB UGM pada Kamis, 14 November 2013.

Menurut Rimawan hasil analisis terhadap putusan kasus korupsi dengan model baru ini menyimpulkan sejak KPK banyak menangani kasus korupsi besar, durasi penyelesaian kasus di semua level pengadilan cenderung semakin cepat. Kasus itu termasuk yang pemberkasannya dari kepolisian maupun kejaksaan. "Artinya kehadiran KPK menyokong perbaikan penanganan korupsi di institusi hukum lain dan membuat biaya penanganan kasus korupsi makin bisa ditekan," ujar Rimawan.

Namun, Rimawan menjelaskan riset ini masih memiliki kelemahan karena mengabaikan adanya indikator pengaruh suap, aksi makelar kasus dan klientilisme yang selama ini diduga kuat mempengaruhi banyak persidangan kasus korupsi. Kelemahan lain, dia menambahkan, belum ada hasil penghitungan konkret mengenai nilai penurunan biaya penanganan korupsi akibat percepatan durasi persidangan. "Kami kesulitan mengakses data ke pengadilan maupun Kementerian Hukum dan HAM soal nilai biaya penyelenggaraan persidangan kasus korupsi," ujar dia.

Hasil analisis di riset menunjukkan perbandingan durasi pengadilan kasus korupsi secara umum memang lebih lama ketimbang kasus yang ditangani oleh KPK. Secara umum, dari pengamatan terhadap putusan MA selama 2001-2012 untu 1789 terdakwa, kasus korupsi yang bisa terselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan hanya 596. Sementara yang memakan waktu 24 bulan mencapai 616 kasus.

Sedangkan hasil pengamatan terhadap perbandingan durasi persidangan kasus yang ditangani KPK dan non-KPK memuat kesimpulan menarik. Untuk kasus, yang ditangani oleh institusi hukum selain KPK, dari 1.666 berkas terdakwa yang masuk ke pengadilan hanya ada 479 kasus yang bisa tuntas persidangannya hingga inkracht dalam jenis durasi 12 bulan. Paling lama, kasus disidangkan sampai inkracht di durasi 144 bulan.

Sementara di kasus korupsi yang ditangani KPK, dari 123 berkas terdakwa yang masuk ke pengadilan, terdapat 117 kasus yang tuntas di periode 12 bulan persidangan. Paling lama, periode persidangan kasus yang ditangani oleh KPK ada di durasi 24 bulan, yakni enam kasus.

Menurut Rimawan persidangan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK memang cenderung lebih cepat dibandingkan polisi atau kejaksaan. Dia mengamati faktor utama yang mempengaruhi hal ini ialah kualitas berkas dakwaan. "Dari ketebalannya saja berbeda, berkas dakwaan KPK rata-rata minimal terdiri dari 300-an halaman," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rimawan menilai isi berkas dakwaan KPK juga biasanya mengadopsi sudut pandang lebih kompleks. Menurut dia penyidik KPK sering memasukkan perspektif pembuktian kerugian negara tidak sekedar dari sudut pandang hukum melainkan juga teori-teori ekonomi, bisnis, manajemen dan akutansi. "Karena itu, kami merekomendasikan semua institusi hukum lebih rajin membangun kerja sama peningkatan kapasitas penyidik dengan akademisi banyak kampus yang tidak berasal dari Fakultas Hukum," kata dia.

Rimawan berpendapat korupsi merupakan kejahatan ekonomi. Pembuktiannya mebutuhkan analisis interdipliner yang berkaitan erat dengan bidang kasus yang beragam.

Rimawan mengatakan riset semacam ini membuka wacana baru karena baru sekali ini muncul di Indonesia. Hasil riset tersebut juga baru pertama kali dipublikasikan. "Kami akan mempublikasikannya untuk dunia internasional," kata Rimawan.

Timotius Hendrik Partohap, anggota tim riset itu mengatakan model analisis survival yang dipakai di riset ini banyak dikenal oleh praktisi bidang kedokteran dan teknik. Dalam kedokteran, metode ini berfungsi mengukur tingkat harapan hidup pasien kanker.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

2 jam lalu

Ketua KPK nonaktif yang jadi tersangka, Firli Bahuri, usai menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Firli diperiksa soal kepemilikan harta dan termasuk milik keluarganya, Firli diperiksa terselama kurang lebih 10 jam dan tidak memberikan keterangan apapun kepada media. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.


Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

4 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.


Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

6 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui usai memberikan keterangan kepada Dewas KPK perihal pemberhentian Endar Priantoro di Gedung Dewas Rabu 12 April 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.


Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

9 jam lalu

Anggota majelis Albertina Ho, menggelar sidang pembacaan surat putusan pelanggaran etik tanpa dihadiri tiga terperiksa pegawai Rutan KPK dari unsur Kemenkumham, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Majelis sidang etik Dewas KPK, menjatuhkan sanksi berat kepada tiga terperiksa eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK, Ristanta, eks Koordinator Kamtib Rutan, Sopian Hadi dan Kepala Rutan KPK nonaktif, Achmad Fauzi. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.


Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Albertina Ho, dan Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean, membacakan putusan tiga terperiksa kasus pungli rutan KPK atas nama Ristanta, Sofian Hadi, dan Achmad Fauzi di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024. Ketiga terperiksa mangkir dari persidangan dengan alasan sakit. TEMPO/Han Revanda Putra.
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK


Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan anggota DPRD Labuhan Batu, Yusrial Suprianto Pasaribu dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahnan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Yusrial Suprianto Pasaribu dan Wahyu Ramdhani Siregar terkait Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap empat tersangka Bupati Labuhan Batu, Erik A. Ritonga, anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dua orang pihak swasta Efendy Sahputra dan Fazar Syahputra, dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa dari APBD Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp.1,4 triliun di lingkungan Pemerintah Kabupatan Labuhan Batu. TEMPO/Imam Sukamto
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.


KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.


Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.


Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.


Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.