Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pungutan Merajalela, Siswa MAN Bengkulu Unjuk Rasa

Editor

Zed abidien

image-gnews
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Guna berunjukrasa di depan sekolah mereka di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin (2/9). Mereka menuntut pihak sekolah untuk transparan mengenai pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta memprotes pembagian Kartu Jakarta Pintar yang tidak merata. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karya Guna berunjukrasa di depan sekolah mereka di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin (2/9). Mereka menuntut pihak sekolah untuk transparan mengenai pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta memprotes pembagian Kartu Jakarta Pintar yang tidak merata. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Bengkulu - Ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Model Bengkulu menggelar unjuk rasa untuk mempertanyakan banyaknya pungutan yang dibebankan di sekolah itu, Senin, 11 November 2013.

Aksi yang digelar sejak pukul 08.00 WIB itu diikuti seluruh siswa sekolah. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar lumpuh. Dalam orasinya, seorang siswa memprotes atas berbagai pungutan, di antaranya uang Komite Sekolah sebesar Rp 150 ribu per siswa per bulan. Pungutan tersebut dibebankan kepada siswa kelas XI reguler yang berjumlah 196 siswa.

Pungutan iuran Komite juga diberlakukan untuk kelas Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional (RMBI) kelas XI sebesar Rp 250 ribu per siswa dengan jumlah 39 siswa, dan kelas XII reguler sebesar Rp 750 ribu per siswa dengan jumlah 230 siswa.

Selain pungutan Komite, siswa juga dibebani membayar tabungan study tour sebesar Rp 50 ribu per tahun dan iuran jaringan internet sebesar Rp 240 ribu per orang per tahun.

Tidak hanya itu, siswa masih dikenakan pungutan iuran e-learning dan perawatan website sebesar Rp 50 ribu per tahun, serta biaya cetak kartu pelajar selama tiga tahun sebesar Rp 15.000 per orang.

Daftar pungutan tak hanya berhenti di situ, karena murid juga dibebani iuran jasa kebersihan lingkungan per tahun sebesar Rp 30 ribu per tahun. Selain berbagai pungutan tersebut, pada saat masuk tahun ajaran baru 2012/2013, pihak sekolah juga mengenakan pungutan uang gedung Rp 8 juta, termasuk biaya les sebesar Rp 900 ribu per lima bulan.

Reka Amelia, siswi kelas XII MAN I Model Bengkulu, yang juga ikut aksi demo menyatakan, meski semua biaya tersebut telah dibayar oleh siswa, namun fasilitas sekolah tetap saja kurang memadai, contohnya internet tetap tak bisa dinikmati siswa dan website sekolah juga tidak ada.

"Terus terang, ini sangat memberatkan. Kenapa banyak sekali pungutan? Sekolah lain tidak seperti ini," kata Reka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua OSIS MAN I Model Bengkulu, Asmorojoyo, menyebutkan pihak sekolah selalu beralasan tidak memiliki dana saat ditanya tentang minimnya berbagai fasilitas di sekolah tersebut.

"Kami pernah mengajukan kegiatan ke sekolah, tetapi ditolak dengan alasan tak punya dana. Akhirnya kami disuruh mencari dana sendiri ke luar sekolah. Kan aneh, padahal iuran kami sudah banyak sekali," kata Asmorojoyo.

Selanjutnya jawaban kepala sekolah:

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

3 hari lalu

Warga dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan melakukan aksi memasak dengan bahan pangan murah akibat mahalnya harga biaya pendidikan dan kenaikan BBM di depan DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, 22 September 2022. Mereka memprotes mahalnya biaya pendidikan di SMA/SMK negeri yang sampai saat ini belum bebas dari dana sumbangan pendidikan yang besarannya ditentukan oleh komite sekolah. TEMPO/Prima mulia
Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

Salah satu beleid paling disorot terutama tentang pungutan sekolah di Yogyakarta, yang akan diubah istilahnya menjadi dana partisipasi.


Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Ilustrasi mengelola keuangan. Shutterstock
Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.


Dugaan Pungutan di SMAN 3 Bekasi, Ridwan Kamil: Harus Ada Izin Tertulis

17 November 2022

 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Memberikan Keynote Speech Acara Forum group discussion media gathering SKK Migas di Holiday Inn Bandung Pasteur, Kota Bandung, Senin (3/10/2022). (Angga/Biro Adpim)
Dugaan Pungutan di SMAN 3 Bekasi, Ridwan Kamil: Harus Ada Izin Tertulis

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihak sekolah dilarang melakukan pungutan uang ke siswa tanpa ada izin dari pemerintah


Guru Honorer Dipecat Serahkan Temuan Dugaan Pungli ke Polisi

4 Juli 2019

Rumini, guru honorer SD Negeri Pondok Pucung 02, Tangerang Selatan, menunjukkan bukti kuitansi pembayaran atau pungli infocus yang dibebankan kepada orang tua murid pada Kamis, 4 Juli 2019. FOTO/Tempo/Muhammad Kurnianto
Guru Honorer Dipecat Serahkan Temuan Dugaan Pungli ke Polisi

Sekolah dan Dinas bantah pungli, balik menyudutkan Rumini dengan menyebutnya berperilaku buruk dan kasar, serta tidak disiplin


Tujuh Potensi Masalah Dalam PPDB Versi Ombudsman

21 Juni 2019

Suasana pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. PPDB tingkat SMP, SMA, dan SMK, yang digelar serentak mulai Senin, disambut antusias para orang tua calon siswa. TEMPO/Muhammad Hidayat
Tujuh Potensi Masalah Dalam PPDB Versi Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menemukan ada tujuh potensi masalah yang terus terulang dalam pelaksanaan PPDB.


Dugaan Pungutan Sekolah SMAN Depok, Ini Kata Kepala Disdik Jabar

18 Juli 2018

Ilustrasi pungli. ANTARA/Agus Bebeng
Dugaan Pungutan Sekolah SMAN Depok, Ini Kata Kepala Disdik Jabar

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi membantah telah memerintahkan Kepala SMAN 13 Depok mengembalikan uang pungutan sekolah yang dilakukan.


Ombudsman Investigasi Pungutan Sekolah di Depok, Kapan Diumumkan?

18 Juli 2018

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Ombudsman Investigasi Pungutan Sekolah di Depok, Kapan Diumumkan?

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya masih melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan sekolah yang dilakukan di SMA Negeri 13 Kota Depok.


Pungutan Sekolah di Kota Depok, Ini Dalih Kepala Sekolah

16 Juli 2018

Ilustrasi pungli. ANTARA/Agus Bebeng
Pungutan Sekolah di Kota Depok, Ini Dalih Kepala Sekolah

Pungutan sekolah disebut inisiatif komite agar murid memiliki tabungan. Belum dirapatkan dan dijanjikan bisa segera ditarik kembali.


Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

16 Juli 2018

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

Usai hiruk pikuk PPDB, sebuah SMA Negeri di Kota Depok diadukan untuk dugaan pungutan sekolah dalam proses daftar ulang murid baru. Berapa nilainya?


Menteri Muhadjir Jamin Penerimaan Siswa Baru Bebas Pungli

3 Juli 2017

Begini Kenangan Menteri Muhadjir di Sekolah Lamanya
Menteri Muhadjir Jamin Penerimaan Siswa Baru Bebas Pungli

Ia meminta masyarakat segera melapor jika terjadi pungutan liar dalam proses pendaftaran siswa.