Sabtu, 17 November 2018

Saran Menkeu Malaysia Soal Pemindahan Ibu Kota  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membawa barang dagangan saat menertibkan Pedagang Kaki Lima di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (11/9). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membawa barang dagangan saat menertibkan Pedagang Kaki Lima di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (11/9). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Nusa Dua - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mewacanakan pemindahan ibu kota negara. Hal itu SBY sampaikan dalam akun Twitter-nya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Keuangan II Malaysia Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah mengatakan, tantangan utama pemindahan ibu kota negara adalah soal dana. "Jika pemerintah memiliki pendanaan yang cukup untuk itu, itu bisa dilakukan," kata Ahmad di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan APEC, Jumat, 20 September 2013.

    Malaysia adalah salah satu negara yang tercatat sukses memindahkan ibu kota negaranya. Pada 1999, negeri jiran itu menggeser kantor pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Pembangunan kompleks pemerintahan tersebut diperkirakan menelan dana sekitar US$ 8,1 miliar.

    Ahmad Husni menjelaskan, tantangan saat ini adalah pendanaan yang sulit. Ada banyak negara yang mengalami masalah anggaran dan defisit transaksi berjalan. Ia mengingatkan, Malaysia menggeser pusat pemerintahan ke Putrajaya ketika Malaysia mengalami surplus anggaran dan transaksi berjalan yang kuat.

    Ia mengakui pemerintah bisa memanfaatkan skema public-private partnership (PPP) untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Namun, ia mengingatkan, untuk menarik swasta berinvestasi, perlu ada kepastian bahwa proyek tersebut bakal sukses. "Ketika berbicara tentang PPP, sektor swasta tentunya akan melihat dari segi tujuan mereka, yakni mendapatkan keuntungan," katanya. Jadi, tantangannya adalah bagaimana membuat model yang bisa diterima investor swasta.

    Ahmad Husni menceritakan, perubahan ibu kota Malaysia dilakukan untuk membuat koordinasi antar-kementerian supaya lebih efisien. "Waktu ibu kota di Kuala Lumpur, para menteri ditempatkan di area yang berbeda. Dan ketika kami ingin membuat rapat, ada kemacetan, jadi kami memutuskan untuk membangun cluster," ujarnya. Atas dasar itu, dibentuklah Putrajaya. Sejak peralihan resmi terjadi, jarak tempuh antara kementeriannya dan kantor Perdana Menteri diklaim hanya lima menit.

    "Kami bisa melakukan rapat kapan saja. Saya hanya perlu menelepon: 'Bisakah kita melakukan rapat di kantor saya?' Dan kami makan siang dan rapat," ucapnya. Ia menambahkan, pada era di mana 24 jam terlalu cepat berlalu, kita harus melakukan optimalisasi. "Lunch meeting, breakfast meeting, dinner meeting. Kami bisa melakukan itu semua karena lokasinya dekat dan tak ada kemacetan."

    Selain meningkatkan efisiensi dalam koordinasi dan pembuatan kebijakan, Ahmad Husni menjelaskan, pembangunan Putrajaya juga dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ketika itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung pada besaran pengeluaran pemerintah karena investasi swasta tak banyak menyokong. "Karena itu, kami berpikir pemerintah harus menggenjot pengeluaran," ucapnya. Menurut dia, hampir 100 subsektor menikmati pertumbuhan sebagai dampak dari pembangunan itu.

    Ditanya soal hambatan dalam peralihan ibu kota, Ahmad Husni menyatakan tak ada hambatan. Saat ini, kata dia, ada satu atau dua kementerian yang masih berkantor di luar Putrajaya. Contohnya, Kementerian Perdagangan. "Mereka merasa bahwa Kementerian harus berada di Kuala Lumpur karena ini adalah area komersial dan perdagangan," ujarnya.

    MARTHA THERTINA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.