Ruhut Akui DPR Sering Lobi Calon Hakim

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

    Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang segera dilantik menjadi Ketua Komisi Hukum DPR tak memungkiri ada praktek kongkalikong dalam pemilihan hakim agung di DPR. Kongkalikong itu termasuk lobi-lobi dalam meloloskan calon hakim agung tertentu.

    "Itu biasa dilakukan. Aku akuilah yang itu," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 20 September 2013. Dia mengatakan, membersihkan DPR dari praktek suap dan kongkalikong macam itu adalah salah satu pekerjaan rumahnya sebagai Ketua Komisi Hukum. "Wajar banyak yang ketar-ketir aku pimpin (di Komisi Hukum--)."

    Ruhut mengatakan, sudah sering dan capek mendengar isu miring soal pemilihan hakim agung di Dewan. Karena itulah, dia tidak hadir di uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung.  "Tak perlulah aku sebut, kalian sudah tahu kayak gimana," kata dia.

    Dia meminta Komisi Yudisial membuka ke publik jika memang benar ada anggota Dewan yang mencoba mengitervensi seleksi calon hakim agung. Penyebutan nama akan memperjelas siapa saja politikus yang bermain dalam proses pemilihan di Dewan. "Biar malu mereka yang sok idealis," kata Ruhut.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh membongkar ihwal lobi-lobi anggota Dewan terkait pemilihan calon hakim agung. Anggota Dewan ini meminta Komisi Yudisial meloloskan sejumlah nama dengan imbalan uang. Namun Imam dan Komisioner KY lain menolak permohonan ini.   

    WAYAN AGUS PURNOMO



    Topik Terhangat
    Tabrakan Anak Ahmad Dhani
    | Mobil Murah | Penembakan Polisi | Miss World | Info Haji

    Berita Terpopuler
    Dana Ngunduh Mantu Anang-Ashanty Tak Masuk KONI
    Selain ke PKS, Ilham Setor Rp 2,5 M ke Hanura
    BPK: Ada Penyimpangan di Pengadaan Soal UN
    TVRI Dinilai Lancang Siarkan Utuh Konvensi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.