Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kongres Guru Besar di Yogya Kritik Presiden SBY  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Sri Edi Swasono. TEMPO/ Santirta M
Sri Edi Swasono. TEMPO/ Santirta M
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Forum Intelektual Indonesia menggelar Kongres Guru Besar Indonesia ke-5 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta mulai kemarin hingga hari ini. Juru bicara panitia kongres, Profesor Zoer'aini, mengatakan acara ini diikuti oleh sekitar 400 guru besar dari seluruh Indonesia. "Mereka dari 78 kampus negeri dan swasta," kata dia, Jumat, 13 September 2013.

Forum bertema "Merdeka Kembali Secara Utuh, Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Amanat Bagi Pimpinan Begara" ini mengulas sejumlah isu kebangsaan terkini. Kata Zoer'aini, kesimpulan kongres ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi ke pemerintah. "Diumumkan di akhir kongres," ujar dia.

Ketua Dewan Pembina Forum Intelektual Indonesia, Sri Edi Swasono, pada sesi awal di kongres itu mengatakan bahwa salah satu tema yang menjadi pembahasan para guru besar ini adalah kemandirian ekonomi Indonesia. Kata dia, ketergantungan perekonomian nasional terhadap dominasi asing bisa membahayakan eksistensi negara. "Di pemerintahan SBY banyak menteri yang mendukung neolib, makanya dominasi asing menguat," ujar dia.

Dia mengkritik model pembangunan sekarang yang meninggalkan konsep Garis Besar Haluan Negara yang pernah diterapkan oleh Orde Baru. Menurut dia, konsep ini dibutuhkan agar perencanaan pembangunan ekonomi bisa terencana secara bertahap.

Sesi awal kongres ini menghadirkan sejumlah mantan pejabat yang pernah aktif di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional era rezim Soeharto, kecuali pakar kebijakan minyak dan pertanian, Kurtubi. Selain Sri Edi Swasono, ada mantan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan masa Orde Baru serta JB Sumarlin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rahardi Ramelan, Guru Besar ITS yang pernah menjabat Menteri Muda Bappenas di masa Orde Baru dan Menteri Perindustrian era Presiden Megawati, tapi tersandung kasus korupsi dana non-bujeter Bulog, juga ikut menjadi pembicara. "Sengaja kami menghadirkan pembicara yang pernah aktif merancang konsep di Bappenas agar bisa berbicara mengenai analisis arah pembangunan sekarang," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Topik Terhangat:

Harmonisasi Vicky | Penembakan Polisi | Tabrakan Anak Ahmad Dhani

Terpopuler
Begini Isi Surat Vicky Prasetyo di Penjara
NASA Temukan 10 Lubang Hitam Raksasa
Mobil Lancer Dul Akan Jadi Monumen
Ini Gaya Hidup Zuckerberg yang Unik
MNC: Final Miss World 2013 di Bali
Ditemukan, Cadangan Air Raksasa di Kenya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

2 September 2021

Seorang pendukung Imarah Islam Afghanistan mengibarkan bendera Taliban di Kabul, Afghanistan, 1 September 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?

Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?


Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

30 November 2019

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum,  menghadiri Silahturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jabar di Grand Inna Samudra Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, Kabupaten  Sukabumi, Sabtu, 30 November 2019.
Wagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar

Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.


Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

11 Oktober 2017

Himalaya, Kerajaan Bhutan disebut sebagai salah satu negara paling indah. Awalnya wilayah ini hanya sebagai mitos, karena sangat sedikit yang mengetahui tempat ini. Pada tahun 1972, Raja Jigme Singye Wangchuck membuka wilayah ini untuk wisatawan, 10 Febru
Ingin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini

Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.


Teten: Presiden Jokowi Tak Akan Menanggapi Tudingan Jonru  

31 Agustus 2017

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki memberikan keterangan soal protes nelayan terhadap kebijakan penggunaan cantrang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ISTMAN MP
Teten: Presiden Jokowi Tak Akan Menanggapi Tudingan Jonru  

Teten mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menanggapi pemberitaan tentang unggahan Jonru di akun media sosialnya.


Hadiri Pameran Foto, Jokowi: Masih Banyak yang Belum Kita Lihat

28 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo (tengah) melihat motor listrik didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Distribusi Jakarta Raya Leo Basuki (kanan) dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN Haryanto W.S. (kiri) saat mengunjungi salah satu stan dalam pameran foto infrastruktur di Monumen Nasional, Jakarta, 27 Agustus 2017. ANTARA/Galih Pradipta
Hadiri Pameran Foto, Jokowi: Masih Banyak yang Belum Kita Lihat

Hasil bidikan para fotografer secara tidak langsung dapat menunjukkan perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.


Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

23 Agustus 2017

Ketua MUI Din Syamsuddin bersama dua Wakil Ketua Nazarrudin Umar (kanan) dan Didin Hafiduddin (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
Din Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah

Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.


RAPBN 2018: Target Penerimaan Pajak Dinilai Terlalu Berat  

18 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo menandatangani laporan RUU tentang APBN TA 2018 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Agustus 2017. Sidang ini beragendakan pembukaan masa sidang I tahun sidang 2017-2018 dan pembacaan pidato Presiden atas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
RAPBN 2018: Target Penerimaan Pajak Dinilai Terlalu Berat  

Dalam RAPBN 2018, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun.


Jokowi Memimpin Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata

17 Agustus 2017

Menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah akan menggelar sidang tahunan hari ini, Rabu, 16 Agustus 2017. MARIA FRANSISCA
Jokowi Memimpin Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Jokowi didampingi ibu negara Iriana Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istrinya, Mufidah Kalla.


Jokowi Beberkan Proyek Infrastruktur yang Akan Dibangun 2018

16 Agustus 2017

Gubernur Sumsel Alex Noerdin memantau pembangunan infrastruktur LRT dan Jalan Tol. Menurutnya LRT bisa digunakan pertengahan tahun depan TEMPO/PARLIZA HENDRAWAN
Jokowi Beberkan Proyek Infrastruktur yang Akan Dibangun 2018

DAK fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan
infrastruktur layanan publik.


Pemerintah Optimistis, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,4 Persen

16 Agustus 2017

Presiden Joko Widodo menyerahan RUU APBN 2018 dan nota keuangan di gedung Nusantara MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.
Pemerintah Optimistis, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,4 Persen

Pertumbuhan ekonomi juga akan dicapai melalui pembangunan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.