15 Nama Politikus Hilang, BPK Dituduh Diintervensi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat,  (26/7).  ANTARA/Jafkhairi

    Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, (26/7). ANTARA/Jafkhairi

    TEMPO.CO, Jakarta--Aktivis antikorupsi mempertanyakan hilangnya 15 nama politikus yang diduga memuluskan penganggaran proyek Hambalang dalam audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan tahap dua. Mereka curiga lembaga yang dipimpin Hadi Purnomo itu diintervensi kelompok yang berkepentingan dalam audit tersebut.

    "Hilangnya nama-nama itu mengindikasi adanya intervensi. Integritas, profesionalitas, dan independensi BPK jelas dipertanyakan," ujar Oce Madril, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada melalui telepon selulernya, Rabu, 29 Agustus 2013. (Lihat: Audit Hambalang II Ungkap Peran 15 Politikus DPR)

    Direktur Anti-Corruption Committee Abdul Muthalib juga menyampaikan kecurigaan ihwal hilangnya nama-nama politikus tersebut. Dia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan dengan mengusut peran 15 politikus tersebut. Ia menilai intervensi BPK akan terlihat bila para politikus itu diusut tuntas. "KPK sudah memanggil sebagian besar nama-nama politikus itu, tentu publik berharap penelusuran terhadap mereka dipertajam," ucap dia.

    Dalam audit Hambalang tahap dua BPK yang salinannya diterima Tempo, terdapat 15 nama anggota DPR yang diduga memuluskan penganggaran proyek Hambalang. Sembilan anggota menandatangani persetujuan alokasi Anggaran Perubahan 2010 sebesar Rp 600 miliar meski belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi dan Kementerian Olahraga. Mereka yang menandatanganinya antara lain empat pemimpin komisi saat itu: Mahyuddin N.S., Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi, dan Abdul Hakam Naja. Anggota yang ikut menandatangani antara lain Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Juhaini Alie.

    BPK juga menemukan keterlibatan anggota lainnya dalam persetujuan alokasi anggaran Kementerian Olahraga tahun 2011. Persetujuan diberikan meskipun anggaran optimalisasi sebesar Rp 920 miliar belum dibahas ataupun ditetapkan dalam rapat kerja bersama Kementerian. Mereka yang ikut menandatangani antara lain Utut Adianto dan Eko Hendro Purnomo.

    Oce menambahkan intervensi terhadap BPK bukanlah sesuatu yang baru. Taufiequrachman Ruki, saat menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, pernah mengungkapkan adanya intervensi dalam laporan audit investigatif Hambalang tahap pertama. Lagi pula, kata Oce, komisioner BPK dipilih secara politik di DPR sehingga mudah mendapatkan tekanan secara eksternal. "Celah untuk tervensi terbuka," ucapnya.

    Muthalib meminta KPK tidak hanya mengusut 15 politikus tersebut, momen ini juga harus digunakan untuk membersihkan BPK. Sehingga sinergitas kinerja kedua lembaga ini semakin baik ke depannya. "Kami mendukung KPK untuk melakukan pembersihan di BPK," ucapnya.

    TRI SUHARMAN



    Terhangat:
    Korupsi Proyek Stadion Hambalang | Suap SKK Migas | Konvensi Partai Demokrat

    Berita Terkait:
    Audit Hambalang, DPR: 15 Nama Anggota Tak Ada
    Rully Akui Teken Tambahan Anggaran Hambalang
    Roy Suryo Desak BPK Tuntaskan Audit Hambalang

    Soal Hambalang, Mallarangeng: Saya Tidak Bersalah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.