Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pamor Jokowi di Atas Peserta Konvensi Demokrat  

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, mengatakan partainya telah mengundang 12 tokoh untuk mengikuti konvensi calon presiden dari partai itu. Hingga Senin kemarin, 29 Juli 2013, sudah lima tokoh yang menyatakan bersedia bertarung dalam konvensi.

"Dari eksternal, yang sudah bersedia adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman," kata Leimena.

Sedangkan calon internal yang menyatakan minatnya adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga anggota Komisi Informasi DPR, Hayono Isman.

Melani enggan menjelaskan tujuh nama lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, beberapa tokoh yang turut diundang Demokrat adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat Endriartono Sutarto, Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal.

Analis politik menilai, tak satu pun calon peserta konvensi Demokrat bisa menyaingi elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maupun Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. "Elektabilitas mereka jauh di bawah Jokowi, Prabowo, Megawati, atau Jusuf Kalla," ucap analis politik dari Magna Charta, Yunarto Wijaya.

Ia pesimistis konvensi ini bisa mendongkrak popularitas atau elektabilitas para calon. Alasannya, sistem konvensi yang dibuat Partai Demokrat berbeda dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Di Negeri Abang Sam, tuturnya, konvensi melibatkan konsolidasi kader partai dan akar rumput, serta bersifat terbuka. "Kalau di Demokrat, konsolidasi tertutup, juga bergantung pada komite dan majelis tinggi," ucap Yunarto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi, mengatakan popularitas para calon masih bisa meningkat setelah mendapat sorotan media. Tapi, untuk bisa menyaingi Jokowi dan Prabowo, calon yang terpilih harus bekerja keras.

Ia menyarankan para calon agar menggunakan dua resep jitu. Resep pertama, menggunakan cara blusukan sambil memunculkan kepolosan mereka. Selama ini, dengan tampang polos, Jokowi bisa lebih dekat dengan masyarakat. Resep kedua, para calon harus bisa mengisi kekurangan Jokowi. "Isu yang dibawa Jokowi biasanya isu lokal. Coba mereka memasuki isu yang lebih besar," ucap Dodi.

Mengenai anggapan bahwa calon presiden hasil konvensi tak bakal bisa menyaingi Jokowi, Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua menuturkan tak akan mempengaruhi Demokrat. Menurut dia, peserta konvensi dipilih oleh wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke. “Kita lihat saja nanti di Pemilu 2014. Kami tidak galau, meski sekarang masih kalah,” ucap Max. Simak info konvensi partai Demokrat di sini.

SUNDARI | PRIHANDOKO | WAYAN AGUS PURNOMO | EFRI R


Berita terkait:

Ini Cara Peserta Konvensi Demokrat Imbangi Jokowi

Konvensi Dinilai Tak Bisa Dongkrak Popularitas

Kenapa Hasil Survei Jokowi Capres Selalu Teratas?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

3 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

5 jam lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu


Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

6 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

6 jam lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

7 jam lalu

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?


Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

7 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

8 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.