Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fathanah Ubah Keterangan, KPK: Biar Hakim Menilai

Editor

Pruwanto

image-gnews
Tersangka korupsi pengurusan impor daging sapi Ahmad Fathanah memberi keterangan usai bersaksi pada sidang kasus tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakarta (17/5). Kasus ini menjadi perhatian karena banyaknya wanita di balik Ahmad Fathanah. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Tersangka korupsi pengurusan impor daging sapi Ahmad Fathanah memberi keterangan usai bersaksi pada sidang kasus tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakarta (17/5). Kasus ini menjadi perhatian karena banyaknya wanita di balik Ahmad Fathanah. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi tak mau banyak berkomentar mengenai keterangan Fathanah yang berubah-ubah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan cukup hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saja yang menilai.

"Saya tidak tahu materi pemeriksaan Fathanah," ujar juru bicara KPK Johan Budi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Mei 2013. " Jika Keterangan Fathanah berubah-ubah di pengadilan, biarlah hakim yang menilai."

Fathanah membuat keterangan yang berubah-ubah di persidangan
. Keterangannya berbeda dari dokumen berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa penuntut umum kemarin. Misalnya soal duit Rp 1 miliar yang diberikan Direktur Utama PT Indoguna Utama Elizabeth Liman kepada Fathanah.

Menurut Fathanah, sebagian dari uang Rp 1 miliar yang diterima Fathanah dari Indoguna itu dimaksudkan untuk disumbangkan. "Bukan untuk Luthfi, tapi sumbangan untuk kepentingan partai," kata dia.

Selanjutnya Luthfi giliran yang bersaksi mengenai peran Fathanah di PKS. Luthfi mengatakan, Fathanah tidak pernah menyumbang. "Tidak pernah," dia menjawab saat ditanya oleh jaksa penuntut umum Moch Rum.

Dalam dokumen yang diperoleh Tempo, Fathanah justru mengaku kepada penyidik saat pemeriksaan 30 Januari 2013, bahwa uang itu untuk Luthfi. "Atas uang Rp 1 miliar tersebut akan saya gunakan untuk keperluan seminar, pribadi, dan sumbang kepada PKS melalui Ustad Luthfi Hasan Ishaaq," kata Fathanah seperti dikutip dalam dokumen yang diperoleh Tempo.

Dokumen Tempo lain menyebut, aliran dana Fathanah ke Luthfi bukan hanya Rp 1 miliar saja. Johan Budi tak mau menanggapi, karena masuk materi pemeriksaan. "Itu sudah masuk materi pemeriksaan. Tapi KPK tentu akan memvalidasi semua keterangan saksi dan tersangka. Dan harus dilengkapi oleh bukti-bukti," kata dia. (Baca: Luthfi-Fathanah Giring Menteri Suswono)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rasuah proyek kuota impor daging yang menyeret mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ini terungkap saat KPK menangkap Fathanah bersama uang sebesar Rp 1 miliar dari petinggi PT Indoguna Utama--perusahaan impor daging sapi--Arya Abdi Effendy dan Juard Effendy. Rasuah ini menyeret banyak pihak yang diduga mendapat aliran dana oleh Fathanah, dari artis, Gubernur Sumatra Utara hingga Ketua Majelis Syuro PKS. Nama-nama artis yang sempat terseret antara lain Ayu Azhari, Vitalia Shesya, dan Dewi Kirana.

FEBRIANA FIRDAUS

opik terhangat:

PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:

EDISI KHUSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah

Meski Sepesawat, Tifatul 'Ngaku' Tak Kenal Fathanah
Luthfi-Fathanah Giring Menteri Suswono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

16 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

19 jam lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.


IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.


KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.


Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.


Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.


Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.


Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.