Mendagri: Anggaran Negara Bukan untuk Politik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Irwan Prayitno. dok kelembagaan.pnri.go.id

    Irwan Prayitno. dok kelembagaan.pnri.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, anggaran yang dikeluarkan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Hal itu disampaikan Gamawan berkaitan dengan dugaan masuknya dana safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat. "Sudah ada ketentuannya, tidak untuk politik dan diatur dalam peraturan pemerintah," ucapnya di gedung DPR, Rabu, 13 Maret 2013.

    Dalam APBD Sumatera Barat, terdapat dana Rp 1,9 miliar yang modusnya digunakan untuk bantuan sosial. Namun dana itu dicurigai digunakan untuk kepentingan pemilihan gubernur asal PKS di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Gamawan juga mengatakan, dana untuk partai politik sudah dianggarkan secara khusus oleh pemerintah. "Apalagi kalau dikaitkan dengan bantuan sosial, itu juga tidak boleh," ujarnya.

    Ia mengatakan, dalam kasus dana APBD itu, yang bertanggung jawab adalah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. "Tetapi mengenai kebenarannya, saya cek dulu," kata Gamawan. Menurut dia, tanggung jawab ada pada Gubernur karena perannya sebagai penentu keputusan dan berhubungan dengan peraturan daerah. Meskipun mantan Kepala Biro Sosial Sumatera Barat, Jefrinal Arifin, berhubungan langsung dengan bantuan sosial, Irwan tetaplah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. "Kalau Kabiro hanya pada saat prosesnya," ucap Gamawan.

    Empat belas lembaga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar menemukan 10 dugaan pelanggaran dana bantuan sosial itu. Berdasarkan analisis, tim menyatakan, dana tersebut melanggar asas pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005.

    Sebanyak 22 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat sudah mengajukan hak angket dalam Rapat Paripurna DPRD mengenai dana itu, Jumat lalu, 1 Maret 2013. Hak angket pun sudah diterima oleh pimpinan DPRD untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Musyawarah.

    SATWIKA MOVEMENTI

    Berita lainnya:
    Bambang Soesatyo Ungkap Pertemuan dengan Djoko

    Prabowo: Negara Ini Sedang Sakit
    Yudhoyono Larang Ketua Demokrat Maju Pilpres
    KPK Usut Pertemuan Bambang cs
    Kasus Harrier Anas, KPK Periksa Dua Perwira Polisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.