Komnas HAM Selidiki Kerusuhan Sumbawa Senin Depan

TEMPO.CO, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membentuk tim penyelidik untuk mengumpulkan bukti dan fakta kerusuhan di Sumbawa. Tim penyelidik yang dipimpin Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Siti Nurlaela ini akan berangkat menuju Sumbawa pada Senin, 28 Januari 2013.

"Jumat kemarin kami menyiapkan berkas-berkas termasuk TOR penyelidikan," kata Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai saat dihubungi, Sabtu, 26 Januari 2013.

Keberangkatan Komnas HAM ke Sumbawa, menurut Pigai,  karena diminta langsung oleh masyarakat Sumbawa untuk mengusut kerusuhan antar etnis tersebut. Komnas HAM sendiri mengklaim tidak hanya mengadvokasi pelanggaran HAM tetapi juga tindakan kriminal dan diskriminatif etnis.

"Sumbawa itu kerusuhan antar etnis yang disebabkan hal sepele," kata dia.

Meski belum mau menyimpulkan karena belum ada bukti, Pigai menyatakan, Komnas HAM menduga telah terjadi pembiaran yang dilakukan pemerintah terutama aparat keamanan untuk mencegah dan mengendalikan konflik sosial di Sumbawa. Menurut dia, kerusuhan di Sumbawa seharusnya dapat diantisipasi secara dini oleh kepolisian sehingga isu sesat tidak menjadi pemicu konflik etnis yang sudah bertahun-tahun.

"Sudah sejak konflik 1980, etnis di Sumbawa berkonflik dan menurunkannya kepada generasi-generasi berikutnya hingga 2013," kata Pigai.

Adanya pemendaman konflik antar etnis di Sumbawa juga menunjukan lemahnya peran pemerintah untuk melindungi keamanan dan kehidupan masyarakat. Pemerintah dinilai tidak mampu untuk memperkuat kohesi sosial dan intregasi antar etnis dalam suatu wilayah.

Komnas HAM akan memeriksa detail peran polisi dalam kerusuhan tersebut. Berdasarkan informasi sementara, kerusuhan tersebut berawal dari tertutupnya polisi membuka kasus kematian seorang mahasiswi Sumbawa. Mahasiswi yang meninggal karena kecelakaan motor bersama pacarnya yang beretnis Bali justru berkembang menjadi isu pemerkosaan yang menyebabkan kematian.

"Kalau ada pelanggaran HAM dari polisi, kami akan ajukan rekomendasi."