Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kiat Partai Bentengi Kader agar Tak ke Lain Hati

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ruang rapat paripurna DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Ruang rapat paripurna DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai akan memproteksi kadernya yang berencana meloncat ke partai lain untuk maju sebagai calon legislator dalam pemilihan legislatif 2014. "Kader tidak mungkin melompat pagar karena sesuatu yang apatis," kata Ketua Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, ketika dihubungi Tempo, Jumat, 11 Januari 2013.

Untuk membentengi kadernya, Viva menyatakan, sejak jauh hari PAN mewajibkan kader membangun basis konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Calon legislator akan ditempatkan di daerah pemilihan yang sudah dibangun basis ideologinya. Dia memastikan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PAN hingga kini tak ada yang berpindah ke partai lain—dikenal dengan sebutan kader kutu loncat.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan ada anggota dua partai koalisi pendukung pemerintah yang ingin maju menjadi calon legislator lewat partai berlambang banteng itu. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyebutkan, dari dua partai koalisi itu ada sembilan anggota dan bekas anggota DPR yang akan bergabung ke partainya.

Selama ini sejumlah partai memilih berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Koalisi partai yang dinamai Sekretariat Gabungan itu berisikan Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR yakin tidak ada anggotanya yang maju lewat partai lain. Sebagian besar anggota Fraksi PPP kembali bertarung dalam pemilu mendatang. Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar menyatakan partainya belum menerima pinangan anggota parlemen dari fraksi lain. "Karena kami juga membuka diri kepada calon dari luar kader internal," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Golkar menyatakan tidak terlalu ambil pusing melihat kadernya yang akan berpindah partai menjelang pemilu. Juru bicara Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan perpindahan kader partai bukan hal yang istimewa jika impian politik tidak tercapai lewat satu partai. "Ketika tidak mencapai impian politik, pasti kader akan melihat partai lain."

Namun, dia mengklaim, jarang terdengar ada kader Golkar yang berpindah ke partai lain. Kalaupun ada, dia mengklaim, jumlahnya sangat sedikit. "Kecuali mereka bikin partai baru," kata Tantowi. Pernyataan ini merujuk pada Partai Nasional Demokrat, yang banyak disesaki eks-kader partai berlambang beringin itu, seperti Surya Paloh dan Jeffrie Geovani.

Menurut dia, Golkar tidak pernah kekurangan kader terbaik. "Kalau ada kader bagus pergi, masih banyak stok yang bagus lain," ujarnya. Dia menegaskan, sebagian besar kader Golkar di DPR akan mencalonkan diri. Sedangkan yang tidak maju memiliki sejumlah alasan rasional, misalnya faktor usia atau sudah beberapa kali menjabat. "Ada perasaan legawa memberi kesempatan kepada kader lain.”

WAYAN AGUS PURNOMO 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 jam lalu

Sejumlah penumpang turun dari KRL yang berhenti di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, Jumat, 22 Desember 2023. KAI Commuter menambah perjalanan KRL selama musim libur Nataru ini. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL


Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

19 jam lalu

Mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli. REUTERS
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020


Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.