TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar mengakui partai yang berkuasa dan memegang pemerintahan bisa tergoda mencari dana dengan memanfaatkan kekuasaannya. Kekuasaan dipandang sebagai peluang untuk mendulang dana dari anggaran negara.
"Wajar partai berkuasa untuk menggunakan anggaran negara seperti itu," kata Wakil Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo, Jumat, 4 Januari 2013. Pengalaman pemerintahan di Indonesia, kata dia, menunjukkan kecenderungan seperti itu.
Dia berkaca pada terbongkarnya sejumlah kasus korupsi yang dilakukan kader partai politik. Menurut dia, korupsi itu terjadi selain untuk kepentingan pribadi juga untuk mendanai partai politik. Namun Bambang menegaskan, korupsi dan kongkalikong anggaran tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya peran pemerintah. "Tidak mungkin bisa sendiri," ujarnya.
Bambang menjelaskan, penggunaan anggaran sebagian besar ada di pemerintah. Menurut dia, jika Komisi Pemberantasan Korupsi jeli, seharusnya lembaga itu mengawasi pelaksanaan tender di kementerian. "Tanpa peran pemerintah, nggak mungkin DPR bisa bermain," kata Bambang.
Penyimpangan pelaksaan anggaran, kata dia, bisa terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang berlangsung di kementerian. Menurut dia, kerjasama Dewan dan kementerian hanya mungkin dilakukan oleh partai politik yang memiliki kekuasaan.
Baca Juga:
WAYAN AGUS PURNOMO