Tim Mega di Solo Minta Pemilu Ulang

TEMPO Interaktif, Solo:Tim Kampanye Mega-Hasyim (TKMH) Solo melaporkan empat pemilih di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) yang diketahui melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada saat pemilu presiden, Senin (5/7) lalu. TKMH juga meminta agar KPU Solo melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang karena adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Panwaslu setempat yang baru dilapori langsung memanggil Ketua KPPS Banyuanyar 3 yang mengizinkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali tersebut.Dalam laporannya, TKMH menyebutkan bahwa ada empat warga RW 2 Kampung Banyuanyar, Banjarsari yang menggunakan suara dobel, masing-masing Arjokarno, Sutarno, Dullah, dan Medi Suryanto. Keempat pemilih itu, selain menggunakan hak pilihnya sendiri juga menggunakan kartu pemilih milik anaknya ataupun istrinya. "Dengan suara dobel jelas ada pelanggaran dalam pemungutan suara di TPS 3. Pada waktu itu dua saksi, yaitu Joko Santoso dan Hariyono sudah menyampaikan keberatan, namun tidak ditanggapi petugas KPPS," papar Windu Winarso, dari Biro Advokasi TKMH Solo.Sehubungan hal itu, mereka mendesak agar KPU membatalkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 dan melakukan pemungutan dan penghitungan ulang. Namun, Ketua KPU Eko Sulistyo menolak adanya pemungutan ataupun penghitungan ulang. Sebab, sesuai dengan UU No 23 tahun 2003 pasal 70-72, pemungutan dan penghitungan ulang hanya dapat dilakukan apabila si pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pada kasus yang dilaporkan ini, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, tetapi menggunakan hak pilih orang lain, tukas Eko.Menurut Eko, kasus ini adalah pidana pemilu sebagaimana dalam pasal 90 ayat 3, pasal 91 ayat 1, pasal 92 ayat 3 UU tersebut. Dalam aturan tersebut, antara lain memuat tentang setiap orang pada pemungutan suara sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain diancam pidana 15 hari hingga 60 hari dan bisa dikenakan denda Rp 100.000 hingga Rp 1 juta. Petugas KPPS juga dapat diancam dengan pasal tersebut mengingat menurut keterangan pelapor, saksi TPS sudah memperingatkan tetapi tidak digubris. Kasus ini diserahkan ke Panwas, ujarnya.Ketua Panwas Nyuwardi mengakui pihaknya mendapatkan laporan tersebut. Sebagai langkah pertama, Panwas Selasa (13/7) memanggil pelapor, saksi di TPS 3 serta petugas KPPS untuk diminta keterangannya. Meski belum kedaluwarsa, Nyuwardi menyesalkan laporan tersebut baru disampaikan pada hari ketujuh setelah kejadian padahal pada saat yang bersamaan KPU tengah melakukan rekapitulasi penghitungan akhir. Imron Rosyid - Tempo News Room