TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, menyatakan jika keuangan negara memungkinkan, seharusnya perangkat desa bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tapi, syaratnya, kepala desa tidak dipilih secara politik dengan pemilihan langsung. ”Itu menghabiskan biaya," kata Marzuki di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 14 Desember 2012.
Dia mengatakan sudah mendengar tuntutan perangkat desa agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil. "Kalau keuangan negara memungkinkan, itu tidak masalah.”
Jumat, 14 Desember 2012, sekitar seribu perangkat desa yang tergabung dalam Perhimpunan Perangkat Desa Indonesia berdemonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Perangkat desa ini menuntut agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tak semua perangkat desa menyetujui tuntutan ini.
Demonstrasi di depan kompleks parlemen menyebabkan arus lintas ke arah Senayan macet total. Polisi menyiapkan pengalihan arus lalu lintas.
Marzuki memahami tuntutan perangkat desa agar diangkat menjadi PNS dengan berdemonstrasi. Dia menjelaskan, pada 1970-an lurah juga non-PNS seperti kepala desa sekarang. Bahkan, saat itu, kata dia, lurah dipilih oleh rakyat. Perangkat kelurahan dibayar oleh lurah terpilih. Sekarang lurah ditunjuk pemerintah dan statusnya PNS.
WAYAN AGUS PURNOMO
