TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, menegaskan tak ada niat tertentu yang diinginkannya dengan melaporkan tiga kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu, menurut dia, murni untuk membenahi pengelolaan pemerintahan dari pusat hingga daerah. "Tidak ada niat saya mencederai para menteri," kata Dipo di kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 26 November 2012.
Dipo menjelaskan, laporan yang ia sampaikan soal adanya dugaan kongkalikong penganggaran dilakukan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perintah dari Presiden disampaikan dalam beberapa kali rapat dengan kementerian dan lembaga.
Presiden, kata Dipo, meminta setiap kementerian melakukan penyusunan anggaran secara terbuka dan tak terlibat dalam kongkalikong. "Tapi, dalam temuan kami ada beberapa praktek kongkalikong yang masih ada, makanya saya melapor."
Dalam temuan Dipo, terdapat tiga kementerian yang paling buruk praktek penganggarannya. Dia pun kemudian memutuskan untuk melapor ke KPK. Dipo yakin laporan yang ia sampaikan sudah diketahui dan mendapat persetujuan dari Presiden. "Saya ini Sekretaris Kabinet, semua arahan beliau saya lakukan. Dari 365 hari setahun, 80 persen saya habiskan dengan beliau. Apa Presiden tidak tahu?"kata Dipo.
Dipo tak mau menyebut tiga kementerian yang sudah dia laporkan. Namun, sumber Tempo di KPK menyebut tiga kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Dipo menegaskan, pelaporan ketiga kementerian ini tak ditujukan untuk menjatuhkan para menteri. "Saya pilih contoh tiga, tapi sasaran saya bukan subjek menteri, tapi kementeriannya."
Dia berharap, laporan yang sudah disampaikan ke KPK bisa diproses, sehingga menjadi pelajaran bagi pengelolaan anggaran di masa mendatang. "Kalau memang ada harus dibenahi, dan kalau tak ada maka menjadi peringatan. Soal benar atau tidak itu tugas KPK, tugas saya melaporkan. What's wrong with that?"
Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Taufik Efendi, sependapat dengan Dipo. Dia berharap laporan yang disampaikan Dipo ke KPK menjadi pelajaran bagi pemerintah dan DPR untuk membenahi mekanisme penganggaran anggaran pendapatan dan belanja negara. "Ke depan, kita harus bekerja lebih bersih, lebih transparan, dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler
Sisi Gelap Hakim Yamanie
Hotma: Bambang Widjojanto Jangan Banyak Komentar
Siapa Susun 17 Cuit Boediono Soal Century
Rhoma Irama Layak Jadi Presiden?
Ujian Nasional Dianggap Membohongi Siswa
Mediasi Denny Indrayana-Alamsyah Gagal
