Panas-Dingin Dahlan Iskan versus DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO , Jakarta:Hubungan Menteri Negara BUMN Dahlan ISkan dengan DPR kerap panas-dingin. Beberapa kali Pak Menteri berseberangan pendapat dengan  parlemen. Bahkan, suatu saat sebagian anggota Dewan mengusulkan interpelasi kepada Presiden atas kebijakan Dahlan.


     Interpelasi
    Pada 13 April 2012, 38 anggota Dewan setuju mengusulkan hak interpelasi kepada Presiden atas keputusan Dahlan nomor KEP-236/MBU/2011. Kebijakan Dahlan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Deputi Menteri BUMN, komisaris, dan direksi  BUMN.


    Satu paket dengan pelimpahan wewenang tersebut, Dahlan juga mengizinkan penunjukan direksi BUMN tanpa melalui  mekanisme tim penilai akhir.  Usulan interpelasi kandas setelah Dahlan merevisi kebijakannya.

    Kegiatan Dahlan
    Aksi Dahlan menginap di rumah warga, menumpang mobil listrik, atau menumpang kereta komuter disentil anggota DPR.  Menurut Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dahlan tidak punya prioritas dalam bekerja.  Menurutnya lebih baik Dahlan memeriksa jajaran di bawahnya seperti memantau stok beras di Bulog.

    Pembahasan Privatisasi BUMN
    Dahlan dikritik karena tidak hadir dalam rapat dengan Komisi Keuangan  membahas pelepasan saham PT Primissima, PT Sarana Karya,  dan PT Kertas Padalarang. Vera Febyanthi dari Fraksi Demokrat  mengatakan  Dahlan  lebih memilih menyikat WC bandara dari pada  bertemu dengan DPR.

    Temuan BPK tentang pembangkit PLN
    Anggota Dewan mengecam Dahlan karena tidak hadir dalam rapat kerja membahas temuan BPK perihal pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk pembangkit PLN pada Senin lalu.

    Anggota Fraksi PAN Alimin Abdullah  menyesalkan  ketidakhadiran Dahlan.  "Dahlan ini  dulu paling keras bilang PLN salah makan. Ketika dia masuk kita harap PLN tidak salah makan, tapi ini kok semakin banyak salah makan?"

    BUMN dilarang memberi upeti kepada DPR
    Dahlan melarang semua pejabat BUMN memberi suap atau upeti kepada siapa pun, termasuk kepada anggota Dewan. Pernyataan ini mendapat reaksi keras dari Senayan. Dahlan pun akan dipanggil dalam waktu dekat. 

    "Dahlan jangan asal bicara, siapa yang memeras, tunjuk langsung. Kalau hanya dugaan  itu namanya melecehkan kami,"  tutur Wakil Ketua Komisi BUMN DPR, Benny K. Harman.

    EVAN (PDAT) | WAYAN AGUS | GUSTIDHA |  EFRI R

    Berita TErpopuler
    Inilah 10 Miliarder Indonesia 2012 Versi Forbes

    Pengusaha Batu Bara Banyak Ngemplang Pajak

    BNI Kucurkan Beasiswa Semiliar di UGM

    Airbus Resmikan Pabrik A350

    Dahlan Iskan Siap Jelaskan Dugaan Korupsi PLN 

    SBY Resmikan 7 Proyek Senilai Rp 19 Triliun  




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.