TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Yahya Sacawirya meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera menyerahkan hasil audit investigasi proyek pembangunan pusat olahraga terpadu di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat. "Kalau tak segera diserahkan, akan terus muncul polemik dan digoreng di sana-sini," katanya, Rabu, 24 Oktober 2012.
Menurut Yahya, hingga kini, Badan Akuntabilitas belum mendapatkan informasi rencana waktu penyerahan audit oleh BPK. Padahal sebelumnya, beberapa anggota Badan Audit menyatakan hasil audit bisa diserahkan ke DPR paling lama akhir Oktober. "Dari beberapa hasil audit yang masuk ke saya, belum ada soal Hambalang, sampai sekarang belum ada pemberitahuan."
Dalam beberapa rapat internal, Badan Akuntabilitas sudah berkomitmen akan memprioritaskan telaah hasil audit Hambalang. Meski DPR akan reses mulai 29 Oktober hingga pertengahan November nanti, Badan Akuntabilitas tetap memproses hasil audit jika sudah diserahkan BPK. "Meski reses, tim BAKN tetap lakukan analisis agar segera menyusun rekomendasi," ucapnya.
Di DPR, rekomendasi dari Badan Akuntabilitas diperlukan oleh Komisi Olahraga untuk menentukan pencairan anggaran proyek Hambalang dari APBN 2012. Hingga kini, Komisi belum mencabut anggaran Hambalang senilai Rp 500 miliar. Hasil audit juga dibutuhkan untuk menentukan estimasi anggaran yang diperlukan jika proyek Hambalang akan diteruskan dan dianggarkan dari APBN 2013 nanti.
Selain mendesak penuntasan audit, Badan Akuntabilitas juga meminta Badan Audit segera mengklarifikasi pernyataan yang menyatakan adanya intervensi dalam perampungan proses audit. Intervensi, kata Yahya, seharusnya tak boleh terjadi. BPK juga diminta serius menanggapi dugaan intervensi ini agar kepercayaan publik terhadap hasil-hasil audit yang dikeluarkan BPK selama ini tak diragukan.
Badan Akuntabilitas pun berencana melayangkan surat permintaan klarifikasi pada BPK soal intervensi ini. Namun, hingga kini, Badan Akuntabilitas masih menunggu progres dari BPK. "Kami akan komunikasikan di internal dan segera berkonsultasi pada pimpinan DPR soal klarifikasi ini."
IRA GUSLINA SUFA
Baca juga:
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Hambalang
7 Indikasi Penyimpangan Proyek Hambalang
BPK Isyaratkan Nama Menteri Andi Masuk
Berapa Kerugian Hambalang versi KPK?
