Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Penegak Moral Bangsa menyerukan kepada pemilih Indonesia pada saat Pemilu 5 Juli mendatang memilih calon pemimpin bangsa yang demokratis, bebas korupsi dan diskriminasi. Pernyataan itu diungkapkan saat konferensi pers Gerakan Penegak Moral Bangsa di Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (11/6). Konferensi pers tersebut dihadiri tokoh-tokoh agama seperti Syafi'i Ma'arif (Muhammadiyah), Julius Kardinal Darmaadmadja (KWI), KH Masdar Farid Masudi (PBNU), Pendeta Andreas Yewangoe (PGI) yang diwakili sekretarisnya, Budi Santoso (Matakin)/Konghucu, Jati Kusumah (dari kepercayaan), Djohan Effendi (ICRP), Nurcholish Madjid (intelektual muslim), HS Dillon (intelektual sikh). Para tokoh agama tersebut menyatakan tiga kriteria bagi calon pemimpin Indonesia, yaitu harus memiliki komitmen dalam menegakkan hak-hak asasi manusia dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lampau, pemberantasan korupsi, serta penghargaan terhadap demokrasi yang didasarkan pada hukum. Syafi'i menyatakan, seruan ini berangkat dari keprihatinan yang sangat dalam pada kondisi Indonesia menjelang pemilu ini, walaupun pada dasarnya dia bangga dengan prosedur demokrasi pada pemilu legislatif lalu yang sudah berjalan baik, meskipun hasilnya belum terlalu memuaskan. Syafi'i mengharapkan dengan gerakan ini para calon pemimpin Indonesia akan mendengarkan seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat. Sementara Julius Kardinal menyatakan bahwa pernyataan itu ditujukan bagi para calon pemimpin bangsa agar setelah menjadi pemimpin mementingkan kepentingan rakyat. "Pemimpin negara harus seorang yang negarawan. Kalau pemimpin negara bukan seorang negarawan, maka dia akan mementingkan diri sendiri/partainya dan tidak mementingkan rakyat," kata Julius. Julius juga beranggapan jika diskriminasi terjadi di Indonesia, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi Indonesia. Sementara itu, Nurcholish Madjid menyampaikan keprihatinannya akan kondisi bangsa Indonesia. "Kita menghadapi kemungkinan bahwa kita akan memiliki calon presiden yang mempunyai kekurangan. Untuk itu kita fokuskan pada dua hal, yaitu anti korupsi dan diskriminasi," katanya. Menurut Nurcholish, seorang pemimpin Indonesia harus memiliki kelayakan moral. Ia juga yakin dengan kebebasan pers sekarang ini, Indonesia akan menjadi baik dengan kontrol bersama-sama. "Saya yakin dengan pers yang bebas maka Indonesia akan menjadi baik, tentunya dengan kontrol ramai-ramai," katanya. Khairunnisa - Tempo News Room
Iklan
