Pemerintah Belum Mau Minta Maaf atas Tragedi 1965  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kiri), dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. TEMPO/Dasril Roszandi

    Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kiri), dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan pemerintah tak perlu meminta maaf atas tragedi pembunuhan ribuan warga dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965. Sebelum bersikap, pemerintah perlu alasan kuat terlebih dahulu.

    "Jangan sekadar minta maaf tanpa melihat kejadian sebenarnya," kata Djoko, di kompleks parlemen Senayan, Senin, 1 Oktober 2012.

    Menurut Djoko, pembunuhan ribuan warga pada 1965 harus dilihat sebagai bentuk pembelaan pada negara. Apalagi, kata Djoko, pada masa itu terjadi pemberontakan yang dikhawatirkan merongrong stabilitas keamanan. "Kalau melihat sejarah masa lalu, misalnya tahun 1965, mesti dilihat dengan kacamata tahun 1965."

    Djoko mengatakan peristiwa berdarah yang menyebabkan 200 ribu hingga 7 juta orang tewas itu justru bermanfaat. "Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini." Sedangkan mengenai korban yang timbul, menurutnya, justru akan menjadi penelitian pemerintah.

    Presiden, kata Djoko, tengah mengkaji khusus peristiwa 1965, termasuk rekomendasi Komisi Nasional HAM. Dalam laporan yang sudah diteruskan pada Kejaksaan, Komnas menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus 1965.

    Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM bermuara pada dua hal: langkah hukum dan langkah politik. Langkah hukum berupa tindak lanjut atas hasil penyelidikan Komnas HAM dalam ranah penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Adapun langkah politik adalah langkah yang harus diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk penyelesaian secara menyeluruh.

    Penyelesaian politik bisa dilakukan dengan permintaan maaf pemerintah. Pemerintah bisa segera mencabut peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap korban G30S dan keluarganya. Pemerintah, kata Yosep, bisa mengungkap kebenaran sejarah saat perisitiwa berdarah 1965 itu.

    IRA GUSLINA SUFA

    Berita Terpopuler
    Untuk Tabok PKI, Tentara Pinjam Tangan Rakyat
    Pengakuan Anwar Congo, Algojo di Masa PKI 1965

    Tragedi Kanigoro, PKI Serang Pesantren

    Sikap Presiden SBY Soal Simulator Patut Dicurigai

    Kesaksian Para Algojo 1965

    Para Jagal dari Tahun yang Kelam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kawhi Leonard Angkat Toronto Raptors Menjadi Juara NBA 2019

    Toronto Raptors, dimotori oleh Kawhi Leonard, mengalahkan Golden State Warrior dengan skor 114-100 di Oracle Arena, kandang Stephen Curry dan tim.