Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

image-gnews
Patung 7 pahlawan di Monumen Lubang Buaya. Shutterstock
Patung 7 pahlawan di Monumen Lubang Buaya. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa G30S dikenal sebagai gerakan untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno. Peristiwa tersebut terjadi pada 30 September 1965–1 Oktober 1965. Selain itu, ada politik identitas yang dipakai, yaitu komunisme. Dalam pembentukan sejarahnya, peristiwa ini erat dengan upaya Partai Komunis Indonesia untuk mengubah Indonesia menjadi negara berhaluan komunis.

Peristiwa G30S ini ditandai dengan pengincaran sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) oleh pasukan khusus yang bernama Tjakrabirawa.  Tiga di antaranya menjadi target pembunuhan di rumahnya. Sisanya diculik dan dibunuh di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan Tjakrabirawa sebenarnya adalah pasukan khusus yang bertugas mengawal Presiden Sukarno. Pada saat melakukan aksi penculikan, Tjakrabirawa dipimpin oleh Letkol Untung, salah satu perwira TNI AD.

Pada 30 September 1965 malam, pasukan Tjakrabirawa diperintahkan menangkap jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Sasaran utama Tjakrabirawa adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, tetapi Nasution berhasil kabur dari upaya pembunuhan. Di sisi lain, tujuh jenderal TNI AD gugur dalam peristiwa ini. 

Situasi Politik Sebelum Peristiwa G30S

Beberapa gejolak politik sebelum terjadinya G30S memiliki andil dalam meletusnya peristiwa tersebut. Berikut adalah beberapa situasi politik sebelum peristiwa G30S:

1. Konflik PKI dengan TNI AD

Sejak awal kemunculan PKI dalam kontestasi politik nasional, PKI kerap berselisih dengan TNI. Sebelum peristiwa G30S, mengutip bemu.umm.ac.id, PKI dan TNI kembali bersitegang.

Kala itu, permasalahan muncul akibat pembentukan Angkatan Kelima yang diinisiasi oleh PKI. Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan Indonesia yang digagas oleh DN Aidit, Ketua PKI. Ide besar Aidit adalah untuk mempersenjatai kurang lebih 15 juta buruh tani dengan senjata-senjata yang juga dimiliki oleh TNI AD. Gagasan tersebut langsung ditolak oleh Jenderal AH Nasution.

Hubungan PKI dengan TNI kian renggang, imbas dari penolakan dan usulan yang tidak menemui kata sepakat. Di sisi lain, PKI menggunakan basis pendukungnya untuk melakukan konfrontansi dengan TNI AD. Perselisihan rakyat pendukung PKI dengan TNI AD mencapai puncaknya di hari-hari setelah Peristiwa G30S. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Tak Idealnya Ideologi NASAKOM

NASAKOM atau nasionalisme, agama, dan komunisme adalah proyek ambisius Presiden Sukarno untuk menyatukan tiga unsur politik terkuat, yaitu kubu nasionalis, agamis (islam), dan komunis. Namun, dalam praktiknya, ideologi ini hanya menguntungkan satu kubu, yaitu kubu komunis.

Bahkan, dilansir dari laman museumnusantara.com, dalam kurun waktu diberlakukannya NASAKOM, banyak kekacauan yang dilakukan oleh PKI. Orang yang melaporkan tindakan tersebut malah dicap Sukarno sebagai penolak ideologi NASAKOM. Beberapa partai lain juga pernah berkonflik dengan PKI, imbas dari NASAKOM salah satunya adalah penangkapan Sutan Syahrir sebagai petinggi Partai Sosialis Indonesia. NASAKOM dimanfaatkan dengan baik oleh PKI untuk meningkatkan kekuatan politiknya. 

3. Dugaan Keterlibatan Amerika Serikat

Amerika Serikat dipercaya memiliki andil yang besar dalam situasi politik Indonesia menjelang Peristiwa G30S. Dilansir dari bemu.umm.ac.id, banyak dokumen FBI yang menguak keterlibatan Amerika Serikat dalam Peristiwa G30S. Amerika Serikat memang pada saat itu merupakan negara yang memerangi ideologi komunisme. Hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat sedang berada dalam perang dingin melawan Rusia. 

Amerika Serikat menyadari bahayanya jika pemerintahan Indonesia jatuh ke tangan PKI. Jika jatuh ke tangan PKI, maka otomatis Indonesia akan berhaluan komunis dan terkoneksi dengan Rusia. Dalam wacana perang dingin, Amerika Serikat sadar bahwa Indonesia tidak boleh dipimpin oleh PKI. Keterlibatan Amerika Serikat menjadi salah satu panasnya situasi politik Indonesia sebelum Peristiwa G30S.

Pilihan Editor: 5 Sitruasi Menjelang G30S Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

2 jam lalu

Kendaraan milik TNI-Polri di bakar massa saat kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi
OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

OPM menuding TNI telah salah tembak 3 warga sipil di Papua. Kondisi itu memicu aksi kemarahan warga. Komnas HAM bakan turun tangan memeriksa.


Netanyahu: Israel Tetap Sekutu AS Siapa Pun Presidennya

9 jam lalu

Presiden AS Joe Biden telah menunjukkan dukungan yang teguh terhadap keamanan Israel selama lebih dari setengah abad dalam kehidupan publik. Dalam foto ini, Biden menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saat ia mengunjungi Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, 18 Oktober 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Netanyahu: Israel Tetap Sekutu AS Siapa Pun Presidennya

Netanyahu menyatakan Israel dan AS tetap merupakan sekutu tak peduli siapa pun presiden yang terpilih nanti.


Kaspersky Hentikan Penjualan Antivirus dan Mulai Mengurangi Operasi di AS

12 jam lalu

Logo Kaspersky di meja penerima tamu di kantor Kaspersky, Kaspersky merupakan salah satu pembuat anti virus paling terkenal di dunia. Moskow, 9 Desember 2014. GETTY.
Kaspersky Hentikan Penjualan Antivirus dan Mulai Mengurangi Operasi di AS

Mulai 30 September 2024, Kaspersky dilarang untuk menyediakan pembaruan tanda tangan antivirus dan pembaruan basis kode kepada konsumen dan bisnis AS.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

14 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


Kamala Harris, Wanita Keturunan Asia Pertama yang Jadi Kandidat Capres AS

16 jam lalu

Kamala Harris, Wanita Keturunan Asia Pertama yang Jadi Kandidat Capres AS

Siapa Kamala Harris, kandidat capres AS yang merupakan wanita keturunan Asia dan kulit hitam ini?


Kamala Harris Yakin Kalahkan Trump Usai Dinominasikan Biden Jadi Capres AS

18 jam lalu

Kamala Harris Yakin Kalahkan Trump Usai Dinominasikan Biden Jadi Capres AS

Biden mundur dari pencalonan presiden AS dan menunjuk Kamala Harris sebagai penggantinya.


Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

19 jam lalu

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat selama pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer, di sela-sela KTT peringatan 75 tahun NATO, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS 10 Juli 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein
Biden Mundur dari Pilpres 2024, Indeks S&P 500 e-Mini Naik

Indeks S&P 500 e-mini naik sedikit pada hari Minggu malam, 21 Juli 2024, setelah Presiden AS Joe Biden menyatakan menarik diri dari Pilpres 2024


Joe Biden Mundur dari Pencalonan Presiden, Serahkan Nominasi ke Kamala Harris

21 jam lalu

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat selama pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer, di sela-sela KTT peringatan 75 tahun NATO, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS 10 Juli 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein
Joe Biden Mundur dari Pencalonan Presiden, Serahkan Nominasi ke Kamala Harris

Joe Biden, kandidat presiden inkumben dari Partai Demokrat, akhirnya menyatakan mundur dari pencalonan di tengah berbagai desakan.


Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

1 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.


Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

1 hari lalu

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Kapuspen Sebut Pemberian Pangkat Letkol Tituler ke Lenis Kogoya Sudah Lewati Proses di BAIS TNI

Dia mengungkapkan, pemberian pangkat ke Lenis Kogoya itu sudah melewati sejumlah proses dan penelitian personel di Badan Intelijen Strategis TNI.